Jakarta-Mediadelegasi : Kementerian Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) terus berupaya untuk mendukung pengembangan UMKM di berbagai sektor. Kali ini, Kementerian UMKM memfasilitasi UMKM yang bergerak di sektor perumahan untuk dapat mengakses pembiayaan melalui Program Bisnis Layak Funding (Bislaf).
Inisiatif ini merupakan langkah strategis untuk menjembatani kebutuhan pembiayaan UMKM dengan peluang pendanaan dari berbagai lembaga keuangan dan investor. Selain itu, program ini juga bertujuan untuk mendukung target pemerintah dalam program tiga juta rumah yang menjadi prioritas strategis Presiden Prabowo Subianto.
Dalam acara Intimate Business Matching Bislaf yang diselenggarakan di Bogor, Jawa Barat, pada hari Kamis, Deputi Bidang Usaha Kecil Kementerian UMKM, Temmy Satya Permana, menjelaskan bahwa UMKM memiliki peran sentral dalam pembangunan rumah. Peran tersebut meliputi penyediaan material, kontraktor, hingga jasa pendukung pascahuni.
“Kami berupaya mewujudkan ekosistem yang dapat meningkatkan kapasitas usaha mereka agar siap berperan dalam pembangunan 3 juta rumah,” kata Temmy, seperti dikutip dari keterangan resmi kementerian.
Kementerian UMKM menyadari pentingnya peran UMKM dalam mewujudkan program pembangunan perumahan yang dicanangkan oleh pemerintah.
Berdasarkan data dari Kementerian UMKM, terdapat sekitar 104 ribu UMKM yang bergerak di ekosistem perumahan. Dari jumlah tersebut, sekitar 35 ribu UMKM bergerak di bidang jasa konstruksi, sementara hampir 70 ribu UMKM lainnya berperan sebagai penyedia bahan material.
Meskipun memiliki potensi yang besar, Temmy menyebutkan bahwa UMKM di sektor perumahan masih menghadapi berbagai tantangan, terutama dalam hal akses pembiayaan.
Oleh karena itu, Program Bislaf diharapkan dapat menjadi jembatan yang menghubungkan kebutuhan modal UMKM dengan peluang pendanaan dari berbagai sumber, termasuk lembaga keuangan, investor, dan program pemerintah.
Pemerintah sendiri telah menyiapkan berbagai kebijakan pendukung untuk sektor perumahan, seperti fasilitas likuiditas pembiayaan perumahan (FLPP) untuk 350 ribu rumah subsidi, bantuan stimulan perumahan swadaya (BSPS) untuk 38 ribu rumah.
Selain itu, pemerintah juga memberikan insentif pajak pertambahan nilai ditanggung pemerintah (PPN DTP), serta mengalokasikan kredit program perumahan senilai Rp130 triliun dengan bunga bersubsidi. Berbagai kebijakan ini diharapkan dapat meringankan beban UMKM dan mendorong pertumbuhan sektor perumahan.
Dalam kesempatan yang sama, Asisten Deputi Pembiayaan dan Investasi Usaha Kecil, Ali Manshur, menuturkan bahwa acara Intimate Business Matching ini merupakan puncak dari serangkaian bootcamp pendampingan yang telah berlangsung sejak Juni 2025.
