Jakarta-Mediadelegasi: Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK) buka suara terkait adanya auditor yang meminta uang Rp 12 miliar kepada pihak Kementerian Pertanian (Kementan) untuk mengkondisikan laporan keuangan agar mendapatkan predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP).
BPK berjanji akan memberi sanksi untuk auditor tersebut.
“Tentang persidangan perkara dugaan pemerasan dan penerimaan gratifikasi di lingkungan Kementerian Pertanian yang menjerat Mantan Menteri Pertanian SYL, yang menyebut bahwa oknum auditor di BPK meminta uang untuk mendapatkan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP), BPK menyampaikan bahwa BPK tetap berkomitmen untuk menegakkan nilai-nilai dasar,” kata keterangan resmi yang dikutip dari bpk.go.id, Jumat (10/5/2024).
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
BPK mengklaim, dalam melaksanakan tugas dengan sesuai standar berlaku. Apabila ada auditor yang menyelewengkan jabatannya bakal diproses etik.”Apabila ada kasus pelanggaran integritas, maka hal tersebut dilakukan oleh oknum yang akan diproses pelanggaran tersebut melalui sistem penegakan kode etik,” katanya.
Auditor BPK Minta Rp12 M Kondisikan Audit Keuangan Kementan
Sebelumnya, Sekretaris Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian Kementerian Pertanian (Kementan), Hermanto mengungkapkan dalam sidang bahwa Oknum Anggota Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK) meminta uang Rp 12 Miliar ke Kementerian Pertanian (Kementan) untuk mengkondisikan hasil audit Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) tahun 2021. Namun, hanya disanggupi dibayar Kementan Rp 5 miliar.
“Akhirnya apakah dipenuhi semua permintaan Rp 12 miliar itu atau hanya sebagian yang saksi tahu,” tanya jaksa KPK pada sidang di Pengadilan Tipikor Jakpus, Rabu (8/5/2024).Hermanto menilai, program food estate menjadi hambatan Kementan mendapatkan predikat audit Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK). Ia pun mengaku, ada oknum anggota BPK yang melodinya untuk mendapatkan predikat audit tersebut.
“Misal contoh satu, temuan food estate itu kan temuan istilahnya kurang kelengkapan dokumen ya, kelengkapan administrasinya. Istilah di BPK itu BDD, bayar di muka. Jadi, itu yang harus kita lengkapi, dan itu belum menjadi TGR. Artinya ada kesempatan untuk kita melengkapi dan menyelesaikan pekerjaan itu,” kata Hermanto.D|Red
