Budi Arie Lontar Wacana Percepatan Politik Sebelum 2029, Relawan Prabowo Murka dan Kecam

Rabu, 26 Agustus 2026 - 13:10 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Ketua Umum Relawan Projo Budi Arie Setiadi mengungkap insting politik di samping Presiden ke-7 Joko Widodo (Jokowi). Foto: Screenshot.

Ketua Umum Relawan Projo Budi Arie Setiadi mengungkap insting politik di samping Presiden ke-7 Joko Widodo (Jokowi). Foto: Screenshot.

Jakarta-Mediadelegasi: Ketua Umum Relawan Projo, Budi Arie Setiadi, melontarkan wacana kontroversial mengenai potensi terjadinya “percepatan sejarah” atau akselerasi dinamika politik nasional yang dapat mempengaruhi jadwal Pemilu 2029. Pernyataan yang disampaikan secara langsung di hadapan Presiden ke-7 RI, Joko Widodo, ini kemudian viral di media sosial dan memicu reaksi keras dari kalangan relawan pendukung Presiden Prabowo Subianto.

Pernyataan Budi Arie terekam dalam sebuah video yang kemudian diunggah oleh Guru Besar Hukum Tata Negara, Denny Indrayana, melalui akun Instagram pribadinya. Dalam rekaman tersebut, Budi Arie mengungkapkan instingnya bahwa situasi politik tanah air berpotensi bergerak jauh lebih cepat dibandingkan skenario konvensional pemilu lima tahunan yang selama ini dipahami masyarakat.

“Tetapi saya ingin sampaikan, tadi saya sudah bisik ke Pak Jokowi. ‘Pak, kok insting saya ini lebih cepat dari 2029?’ Apakah kita mau? Belum tentu kita mau, kita masih ngomong pemilu 2029-pemilu 2029. Kalau terjadi percepatan gimana? Kita siap nggak?” kata Budi Arie yang langsung disambut seruan “siap” dari para peserta yang hadir dalam pertemuan tersebut.

Budi Arie kemudian mengaitkan analisisnya dengan kondisi sosial-ekonomi saat ini serta munculnya riak-riak aspirasi di sejumlah daerah. Ia menyebutkan adanya gelombang demonstrasi di Pati hingga gerakan serupa di Madura yang menurutnya mengingatkan pada situasi politik menjelang jatuhnya kekuasaan pada tahun 1998.

BACA JUGA:  Mahfud Bentuk Tim Pengkaji UU ITE, PKS Minta Ini ke Jokowi

“Saya pengalaman dengan gerak sejarah. Ini ada anomali di masyarakat saat ini. Ini ada demo Pati, Madura ikut demo tandingan. Ah ini sudah kayak Pam Swakarsa ’98 nih. Pasti kalah yang preman,” ujar Budi Arie menyoroti gejala sosial yang berkembang belakangan ini sebagai tanda adanya perubahan besar yang bisa terjadi sewaktu-waktu.

Ia memperkuat argumennya dengan contoh sejarah masa transisi kekuasaan tahun 1998, ketika dinamika politik memaksa terjadinya percepatan penyelenggaraan pemilu dari yang seharusnya dijadwalkan pasca-1997 menjadi tahun 1999. Menurutnya, pola serupa bisa saja terulang jika gejala sosial terus melebar.

“Sebab maksud saya terjadi anomali-anomali, variabel di masyarakat yang membuat kita tidak hanya memikirkan skenario konvensional, langkah-langkah tahapan-tahapan yang sebagaimana mestinya. Itu terjadi yang menurut pendapat saya terjadi patahan sejarah. Gimana tahun ’97 tiba-tiba pemilu berikutnya tahun 1999,” jelas Budi Arie memaparkan kerangka berpikirnya.

Menurut Budi Arie, potensi terjadinya percepatan pemilu tersebut bukanlah hal yang mustahil. “Potensi itu bukan tidak ada, sangat besar dengan keresahan masyarakat dan kondisi ekonomi saat ini yang betul-betul tidak membuat masyarakat happy,” ujarnya menyoroti beban ekonomi yang dirasakan masyarakat luas sebagai pemicu utama.

BACA JUGA:  Jokowi Buat Laporan Polisi Terkait Tudingan Ijazah Palsu

“Insting saya ini ada sesuatu yang lebih cepat dari yang kita bayangkan. Karena itu saya mau membuka wacana saja teman-teman. Supaya berpikir jangan hanya berpikir 2029, harus ada pikiran lain alternatif apabila terjadi percepatan jalan,” tambahnya mengimbau para relawan untuk mulai mempersiapkan diri menghadapi berbagai kemungkinan.

Pernyataan tersebut langsung memicu kemarahan dari kalangan relawan pendukung Presiden Prabowo Subianto. Ketua Umum Gerakan Cinta Prabowo (GCP), Kurniawan, secara tegas mengecam pernyataan Budi Arie yang dinilai telah mengganggu ketenangan para pendukung Prabowo dan menyakiti perasaan mereka.

“Tentunya postingan ini sangat mengganggu para pendukung Bapak Prabowo Subianto, di mana selama ini Bapak Prabowo Subianto sangat menghormati, menghargai Pak Jokowi maupun Saudara Budi Arie sendiri,” kata Kurniawan saat dihubungi pada Selasa, 25 Agustus 2026. Ia menambahkan bahwa pergantian kekuasaan sebelum 2029 jelas melanggar konstitusi.

“Kalaupun pergantian presiden dilakukan sebelum 2029, yang jelas itu melanggar konstitusi, ya. Apalagi dilakukan oleh orang-orang yang selama ini dihormati dan dimuliakan oleh Bapak Prabowo Subianto,” tegas Kurniawan. Ia menegaskan bahwa pendukung Prabowo tetap menghormati proses konstitusional dan menginginkan pemilu berjalan sesuai jadwal pada tahun 2029. D|Red.

 

Baca artikel menarik lainnya dari
mediadelegasi.id di GOOGLE NEWS.

Penulis : Tagor

Editor : Alan

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Follow WhatsApp Channel mediadelegasi.id untuk update berita terbaru setiap hari Follow

Berita Terkait

KPK Bantah Video Jemput Paksa Nusron Wahid: Penyidik Siapkan Panggilan Ulang
Dirjen Imigrasi Pastikan Menteri ATR Nusron Wahid Sudah Kembali ke Indonesia Usai dari Singapura
KPK Surati Panglima TNI Soal Dugaan Korupsi Dana Bencana BNPB yang Libatkan Oknum Prajurit
Tim Advokasi Hadiri Gelar Perkara Bareskrim Polri Terkait Suket Penyetaraan Ijazah Gibran
PDIP Bantah Operasi Politik Ijazah Jokowi: Pembuktian Cukup Tunjukkan Dokumen Asli
KMP Batu Mandi Terbakar di Merak: ASDP Ungkap Kronologi dan Sampaikan Permohonan Maaf
Tersangka Blackout Batam-Bintan Ditangkap: 4 Petugas PLN dan 1 Kontraktor Jadi Tersangka
Demo di Tugu Tani: Aliansi Mahasiswa Bawa 5 Tuntutan, dari Karhutla hingga Biaya Pendidikan
Berita ini 22 kali dibaca

Berita Terkait

Rabu, 21 Oktober 2026 - 16:34 WIB

KPK Bantah Video Jemput Paksa Nusron Wahid: Penyidik Siapkan Panggilan Ulang

Rabu, 21 Oktober 2026 - 16:06 WIB

Dirjen Imigrasi Pastikan Menteri ATR Nusron Wahid Sudah Kembali ke Indonesia Usai dari Singapura

Rabu, 21 Oktober 2026 - 15:10 WIB

KPK Surati Panglima TNI Soal Dugaan Korupsi Dana Bencana BNPB yang Libatkan Oknum Prajurit

Rabu, 21 Oktober 2026 - 14:41 WIB

Tim Advokasi Hadiri Gelar Perkara Bareskrim Polri Terkait Suket Penyetaraan Ijazah Gibran

Rabu, 21 Oktober 2026 - 14:34 WIB

PDIP Bantah Operasi Politik Ijazah Jokowi: Pembuktian Cukup Tunjukkan Dokumen Asli

Berita Terbaru

Asisten Pengawasan (Aswas) Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara Agung Ardiyanto,SH.,MH. Foto: Ist.

Sumatera Utara

Aswas Kejati Sumut Tegaskan Kedisiplinan Pegawai Saat Apel Pagi

Jumat, 23 Okt 2026 - 11:08 WIB