Medan-Mediadelegasi: Pegiat lingkungan Danau Toba Dr Wilmar Eliaser Simanjorang, mengatakan calon pimpinan yang akan mengisi formasi jabatan pada Badan Pengelola Toba Caldera UNESCO Global Geopark (TCUGGp) harus figur kompeten dan memahami ilmu geopark.
Ilmu geopark adalah ilmu yang mempelajari tentang warisan geologi, keanekaragaman hayati, dan warisan budaya di suatu kawasan, guna mendukung pembangunan berkelanjutan.
“Khusus dalam konteks pengisian formasi jabatan pimpinan Badan Pengelola Toba Caldera UNESCO Global Geopark, tentunya kita tidak ingin enam calon pimpinan yang akan ditetapkan nantinya oleh Gubernur Sumatera Utara ternyata tidak sesuai dengan kemampuan atau keahliannya,” ujar Wilmar kepada Mediadelegasi, di Medan, Jumat (24/1).
Sebagai informasi, formasi jabatan yang akan segera diisi tersebut, yakni satu general manager dan lima manager.
Menurut dia, jajaran pimpinan baru Badan Pengelola Toba Caldera UNESCO Global Geopark periode empat tahun kedepan harus diisi figur yang benar-benar kompeten dan mampu bekerja profesional.
Sebab, lanjutnya, badan yang bernaung di bawah Pemprov Sumut itu saat ini sedang dihadapkan dengan tantangan mempertahankan status Geopark Kaldera Toba agar tetap berada di dalam keanggotaan UNESCO Global Geopark (UGGp).
Disebutkannya, dalam rapat UNESCO Global Geopark di Maroko 4-5 September 2023 lalu, kawasan Geopark Kaldera Toba mendapatkan “kartu kuning” dari UNESCO.
“Kartu kuning kepada Geopark Kaldera Toba merupakan peringatan dari UNESCO yang berarti badan pengelola wilayah itu tidak mampu memenuhi beberapa kriteria yang ditetapkan,” ujar mantan Penjabat Bupati Samosir itu.
Wilmar mengingatkan, kartu kuning yang diberikan Badan PBB yang mengurusi pendidikan dan situs-situs kebudayaan tersebut mewajibkan organisasi pengelola Danau Toba untuk melakukan pembenahan sebelum akhir September 2025.
Apabila target perbaikan selama dua tahun ke depan tidak tercapai, Geopark Kaldera Toba terancam mendapatkan kartu merah atau keluar dari keanggotaan UGGp.
“Permasalahan ini juga sudah saya sampaikan kepada Kantor Staf Presiden tahun lalu, namun sayangnya hingga hari ini belum juga ada langkah kongkret dari instansi pemerintah terkait maupun pemangku kepentingan untuk membenahi Geopark Kaldera Toba agar mendapat kartu hijau atau green card dari UNESCO,,” ujarnya. D/Red
