Medan-Mediadelegasi:
Ombudsman RI Perwakilan Sumut meminta Gubernur Sumatera Utara (Sumut) Edy Rahmayadi agar mengawasi penyaluran bantuan program pemberdayaan usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) yang terpuruk selama masa pandemi Covid-19. Pasalnya, banyak pelaku usaha mikro dan kecil di Sumut yang mengaku kecewa karena bantuan yang pernah dijanjikan Gubernur Sumut tidak kunjung terealisasi.
Pernyataannya itu disampaikan menyikapi kedatangan puluhan pelaku UMKM dalam wadah Asosiasi UMKM Sumut dan Pokja UMKM Disperindag Sumut Bermartabat di Kantor Ombudsman RI Perwakilan Sumut, Jalan Sei Besitang No 3 Medan, Jumat (22/1/2021) kemarin.
“Saya khawatir, ada oknum nakal di instansi teknis penyelenggara program bantuan tersebut yang bermain. Ini harus dievaluasi gubernur,” ucapnya.
Para pelaku usaha yang didampingi Ketua Asosiasi UMKM Sumut, Ujiana Sianturi itu datang ke Kantor Ombudsan melaporkan dugaan terjadinya penyimpangan dalam penyaluran bantuan UMKM yang dijanjikan Gubernur Sumut Edy Rahmayadi.
Kronologi persoalan itu katanya berawal dari acara pelepasan ekspor berbasis singkong di Medan, 7 November 2020 lalu. Ujiana dalam sambutannya memohon agar Pemprov Sumut membantu UMKM yang terpuruk dihantam pandemi Covid-19.
Gubernur Edy yang hadir langsung berjanji memberi bantuan dalam bentuk peralatan sesuai kebutuhan UMKM. Untuk itu, pelaku usaha melalui Asosiasi UMKM Sumut diminta mengajukan proposal.
“Kami pun langsung mengajukan proposal 300 UMKM untuk mendapat bantuan yang dijanjikan gubernur. Proposal itu kami sampaikan ke Disperindag Sumut tanggal 2 Desember 2020. Ke- 300 UMKM itu tersebar di kabupaten/kota di Sumut, termasuk dari Kabupaten Tapanuli Utara (Taput) yang mengajukan sekitar 20 usaha melalui Asosiasi UMKM Sumut,” kata Ujiana Sianturi.
