Jakarta-Mediadelegasi: Mantan Ketua Umum Pimpinan Pusat Muhammadiyah, Din Syamsuddin, mendesak pihak kepolisian untuk tidak melanjutkan dan segera menghentikan proses hukum terkait laporan dugaan penistaan agama yang menjerat Wakil Presiden ke-10 dan ke-12, Jusuf Kalla (JK). Menurutnya, jika polemik ini dipaksakan berlanjut, dikhawatirkan akan memicu gesekan dan konflik yang meresahkan antarumat beragama di Indonesia.
“Pesan saya kepada yang mempersoalkan ceramah Pak Jusuf Kalla di Masjid Kampus UGM agar jangan memelintir fakta. Saya menjadi saksi pertemuan Malino untuk adanya perdamaian. Kalau ini tidak dihentikan, apalagi jika kepolisian melanjutkannya tanpa alasan yang dapat dipertanggungjawabkan, ini sungguh akan menimbulkan konflik antarumat beragama,” ujar Din usai bertemu JK, dikutip Jumat (24/4/2026).
Pernyataan tersebut disampaikan Din setelah melakukan pertemuan dengan JK bersama sejumlah tokoh lintas agama, termasuk perwakilan dari agama Kristen. Mereka yang hadir merupakan saksi sekaligus pihak yang terlibat langsung dalam penyusunan Perjanjian Malino, yang menjadi tonggak perdamaian usai konflik horisontal yang pernah terjadi di Poso, Sulawesi Tengah, dan Ambon, Maluku.
Menurut Din, upaya perdamaian yang telah dibangun dengan susah payah selama bertahun-tahun kini justru terancam tercemar oleh pihak-pihak yang sengaja memutarbalikkan fakta. Hal yang sama juga dilakukan dengan cara melaporkan JK ke kepolisian, yang dinilai sebagai langkah yang sangat berbahaya.
“Dan juga ada yang mengadukannya ke kepolisian, ini sungguh berbahaya sekali karena dapat membuka luka lama dan juga menimbulkan konflik baru di antara umat beragama,” tegasnya.
Oleh karena itu, Din kembali menegaskan seruannya agar proses hukum terhadap laporan tersebut dihentikan segera. Ia menegaskan bahwa dasar laporan tersebut tidak beralasan, terlebih diketahui bahwa video yang beredar di masyarakat telah melalui proses pemotongan dan pelintiran yang disengaja untuk tujuan mengadu domba.
“Maka pesan saya, hentikan, tidak perlu dilanjutkan karena jelas itu tidak beralasan. Apalagi jika ada yang mengambil prakarsa mengupload video yang dipelintir itu, ini sebuah langkah yang berbahaya. Kepada umat Islam dan umat Kristiani saya berpesan untuk dapat menahan diri, jangan terpengaruh penghasut atau provokator yang bersengaja mengadu domba,” tambahnya.
Senada dengan hal tersebut, Ketua Umum Persekutuan Gereja-Gereja di Indonesia (PGI), Jacklevyn Manuputty, juga meminta masyarakat agar tidak mudah termakan oleh informasi yang tidak utuh. Ia menegaskan bahwa video yang viral tersebut telah dipotong dan dimanipulasi sehingga maknanya menjadi berbeda jauh dari konteks aslinya.
Jacklevyn menilai, potongan video yang beredar seolah-olah dikemas secara khusus untuk memecah belah dan membenturkan umat beragama. Padahal, menurutnya yang juga terlibat langsung dalam proses perdamaian di Ambon dan Poso, makna istilah “syahid” yang digunakan JK sejatinya tidak bertentangan dan bisa disejajarkan dengan konsep “martir” dalam ajaran agama Kristen.
“Kalaupun bilang martir, kami juga memahami makna tersebut di luar konteks saling membantai. Di situ kita lihat bagaimana ketika agama diambil sebagai senjata oleh pihak-pihak yang bertikai, maka kehancurannya sangat luar biasa,” ujar Jacklevyn.
Ia menjelaskan bahwa baik konsep syahid maupun martir seringkali disalahartikan atau diselewengkan saat terjadi konflik. Justru, ceramah JK dimaksudkan sebagai pengingat agar agama tidak lagi dijadikan alat atau senjata untuk membenci dan berkonflik satu sama lain.
Maka dari itu, pihaknya mengimbau seluruh elemen masyarakat untuk tidak mudah terhasut oleh isu SARA yang disebarkan pihak tak bertanggung jawab. Silaturahmi dan dialog antarumat beragama harus terus diperkuat, mulai dari tingkat pemimpin hingga ke akar rumput, demi menjaga kerukunan dan keutuhan bangsa yang telah dirintis dengan berat hati. D|Red.
Baca artikel menarik lainnya dari
mediadelegasi.id di GOOGLE NEWS.
