Medan-Mediadelegasi : Anggota DPRD Sumatera Utara (Sumut) dari Fraksi Gerindra, Ajie Karim, secara resmi dicopot dari jabatannya sebagai Sekretaris Komisi C. Kini, ia dipindahkan ke Komisi A sebagai anggota biasa, tanpa memegang posisi strategis. Keputusan ini diumumkan dalam rapat paripurna DPRD Sumut pada Selasa, 16 September 2025.
Pencopotan jabatan ini diduga kuat terkait dengan video kontroversial yang menampilkan Ajie Karim tengah berada di sebuah klub malam dan beredar luas di media sosial. Video tersebut memicu reaksi keras dari publik, yang menilai perilaku Ajie tidak etis dan tidak mencerminkan sikap seorang pejabat publik.
Menurut Kepala Bagian Persidangan Sekretariat DPRD Sumut, Muhammad Lutfi, mutasi ini merupakan tindak lanjut dari surat resmi yang diterima dari Fraksi Gerindra. “Ini adalah tindak lanjut dari surat fraksi. Kami hanya menjalankan mekanisme sesuai aturan, sehingga diumumkan dalam paripurna. Posisi Ajie Karim dipindahkan ke Komisi A sebagai anggota biasa,” jelas Lutfi.
Lutfi menambahkan bahwa pergantian posisi atau mutasi anggota antar-komisi adalah hal yang lumrah dalam dinamika internal DPRD. Setiap fraksi memiliki kewenangan penuh untuk menempatkan kadernya sesuai dengan pertimbangan politik dan kebutuhan fraksional.
Meski demikian, banyak pihak menduga mutasi ini adalah sanksi internal yang diberikan oleh Fraksi Gerindra sebagai respons atas kontroversi video dugem tersebut. Namun, Lutfi enggan berspekulasi lebih jauh dan menegaskan bahwa sekretariat hanya menjalankan fungsi administratif.
“Kami tidak masuk ke ranah itu. Sekretariat hanya melaksanakan administrasi berdasarkan surat dari fraksi. Urusan alasan, sepenuhnya kewenangan Fraksi Gerindra,” tegasnya. Hingga berita ini diturunkan, belum ada pernyataan resmi dari Fraksi Gerindra mengenai alasan di balik mutasi tersebut.
Video dugem Ajie Karim yang viral menuai banyak kritik dari berbagai kalangan, termasuk aktivis, mahasiswa, dan sesama politisi. Banyak pihak menilai bahwa tindakan tersebut telah mencoreng citra dan moralitas wakil rakyat.
Sejumlah aktivis di Medan mendesak Fraksi Gerindra untuk memberikan sanksi yang lebih tegas. Mereka berpendapat bahwa perilaku Ajie Karim tidak pantas dan merusak kepercayaan publik terhadap lembaga legislatif.
Perpindahan posisi Ajie Karim ini semakin memperkuat pandangan publik bahwa Fraksi Gerindra sedang menanggapi tekanan dan sorotan masyarakat. Langkah ini dianggap sebagai upaya untuk meredam polemik yang beredar luas di tengah masyarakat.
Sejauh ini, Ajie Karim sendiri belum memberikan klarifikasi resmi terkait video yang menjadi sumber kontroversi. Sikapnya yang memilih diam justru menambah spekulasi publik.
Kasus ini menjadi pengingat bagi para pejabat publik akan pentingnya menjaga etika dan perilaku di ruang publik maupun privat. Di era digital, setiap tindakan dapat terekam dan berdampak pada reputasi dan kepercayaan masyarakat.
Meskipun belum ada konfirmasi resmi, mutasi ini secara tidak langsung menunjukkan bahwa Fraksi Gerindra mengakui adanya masalah dan mengambil langkah konkret, meski sebatas pencopotan posisi strategis. D|Red.
Baca artikel menarik lainnya dari
mediadelegasi.id di GOOGLE NEWS.
