Gibran Rakabuming Raka Ditugaskan Khusus Presiden Prabowo untuk Percepatan Pembangunan Papua

Rabu, 9 Juli 2025 - 12:20 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Wapres Gibran Rakabuming Raka akan berkantor di Papua karena mendapat tugas khusus dari Prabowo. (Foto : Ist.)

Wapres Gibran Rakabuming Raka akan berkantor di Papua karena mendapat tugas khusus dari Prabowo. (Foto : Ist.)

Jakarta-Mediadelegasi : Wakil Presiden (Wapres) Gibran Rakabuming Raka akan menerima penugasan khusus dari Presiden Prabowo Subianto untuk mempercepat pembangunan di Papua. Penugasan ini menandai langkah signifikan pemerintah dalam menangani berbagai tantangan pembangunan dan isu Hak Asasi Manusia (HAM) di wilayah tersebut.

 

Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan, Yusril Ihza Mahendra, mengumumkan rencana tersebut melalui akun YouTube Komnas HAM. Ia menjelaskan bahwa penugasan ini telah dibahas secara intensif dalam beberapa hari terakhir dan merupakan inisiatif pertama Presiden Prabowo untuk memberikan tanggung jawab khusus kepada Wapres terkait Papua.

 

“Sekarang ini akan diberikan penugasan. Bahkan, mungkin juga kantornya Wapres untuk bekerja di Papua menangani masalah ini,” ujar Yusril. Ia menekankan bahwa pemerintah sangat memperhatikan perkembangan situasi di Papua dan berupaya untuk menemukan solusi komprehensif bagi percepatan pembangunan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.

 

Penugasan khusus kepada Wapres Gibran Rakabuming Raka ini bukan hanya sebatas fokus pada pembangunan fisik infrastruktur. Lingkup tugasnya mencakup penanganan berbagai permasalahan HAM yang kompleks dan pelik di Papua. Hal ini menunjukkan komitmen pemerintah untuk mengatasi pelanggaran HAM yang terjadi dan memastikan penegakan hukum yang adil dan transparan.

 

“Tentu tidak spesifik pembangunan fisik, tapi juga termasuk penanganan masalah-masalah HAM dan bagaimana aparat-aparat kita menangani masalah Papua,” jelas Yusril. Langkah ini diharapkan dapat memberikan dampak positif yang signifikan terhadap peningkatan kualitas hidup masyarakat Papua dan memperkuat rasa keadilan.

 

Wapres Gibran dijadwalkan akan berkantor di Papua untuk mengawasi langsung pelaksanaan program percepatan pembangunan dan memastikan efektivitas penanganan isu HAM. Kehadirannya diharapkan dapat mempermudah koordinasi antar lembaga pemerintah dan mempercepat proses pengambilan keputusan.

 

Pemerintah berharap dengan penugasan khusus ini, pembangunan di Papua dapat berjalan lebih efektif dan terarah. Kehadiran Wapres di Papua juga diharapkan dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah dan memperkuat rasa persatuan dan kesatuan bangsa.

 

Penugasan ini juga menandakan komitmen pemerintah untuk melibatkan pemimpin muda dan energik dalam menangani tantangan pembangunan di daerah tertinggal. Pengalaman dan kepemimpinan Gibran Rakabuming Raka diharapkan dapat memberikan kontribusi positif bagi kemajuan Papua.

 

Langkah ini disambut positif oleh berbagai kalangan masyarakat, yang berharap penugasan ini dapat membawa perubahan signifikan bagi kesejahteraan masyarakat Papua dan menyelesaikan berbagai permasalahan yang selama ini menghambat pembangunan. Keberhasilan program ini akan menjadi tolok ukur keberhasilan pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.

 

Pemerintah akan terus memantau perkembangan pelaksanaan tugas Wapres Gibran Rakabuming Raka di Papua dan melakukan evaluasi berkala untuk memastikan program berjalan sesuai rencana dan mencapai target yang telah ditetapkan. Transparansi dan akuntabilitas menjadi kunci keberhasilan program percepatan pembangunan Papua ini. D|Red.

 

Baca artikel menarik lainnya dari
mediadelegasi.id di GOOGLE NEWS.
BACA JUGA:  Pemerintah Klarifikasi Isu Pembatasan WhatsApp Call

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Follow WhatsApp Channel mediadelegasi.id untuk update berita terbaru setiap hari Follow

Berita Terkait

Bupati Langkat Syah Afandin Di OTT KPK
Pertamina Resmi Naikkan Harga Pertamax
Nama Raffi Ahmad Terseret Dalam Kasus Dugaan Suap Importasi Barang di Bea Cukai
​Kurs Rupiah Terpuruk di Angka Rp18.000, Hasto Kristiyanto Kritik Keras Manajemen Pemerintahan
Tuntut Kepastian Operasional, Investor Dapur SPPG di Wilayah 3T Geruduk Kantor BGN
Rupiah Hancur! Tembus Rp18.175 per Dolar AS
Korlantas Polri Memutuskan Menunda Pelaksanaan Operasi Patuh 2026
Mulai 8 Hingga 21 Juni 2026 Operasi Patuh Digelar Serentak se-Indonesia, Nomor Plat Kendaraan Jadi Prioritas Utama
Berita ini 7 kali dibaca

Berita Terkait

Jumat, 3 Juli 2026 - 09:17 WIB

Bupati Langkat Syah Afandin Di OTT KPK

Rabu, 10 Juni 2026 - 07:47 WIB

Pertamina Resmi Naikkan Harga Pertamax

Selasa, 9 Juni 2026 - 15:03 WIB

Nama Raffi Ahmad Terseret Dalam Kasus Dugaan Suap Importasi Barang di Bea Cukai

Selasa, 9 Juni 2026 - 09:30 WIB

​Kurs Rupiah Terpuruk di Angka Rp18.000, Hasto Kristiyanto Kritik Keras Manajemen Pemerintahan

Selasa, 9 Juni 2026 - 08:26 WIB

Tuntut Kepastian Operasional, Investor Dapur SPPG di Wilayah 3T Geruduk Kantor BGN

Berita Terbaru

Bupati Langkat Syah Afandin Di OTT KPK. (Foto:Ist)

Jakarta

Bupati Langkat Syah Afandin Di OTT KPK

Jumat, 3 Jul 2026 - 09:17 WIB