GM KMDT: Kepengurusan BP-TCUGGp Harus Dirombak Total

GM KMDT: Kepengurusan BP-TCUGPp Harus Dirombak Total
Alexius Turnip (kiri) didampingi beberapa unsur pengurus Dewan Pimpinan Pusat Generasi Muda Komite Masyarakat Danau Toba (GM-KMDT) foto bersama Ketua Umum DPP KMDT Edison Manurung (kedua kanan) pada acara Rakernas IV KMDT, di Hotel Sultan Jakarta pada 30 September 2023. Foto: dok-KMDT

Dia juga mendukung gagasan dari beberapa kalangan di Sumut agar kepengurusan BP-TCUGGp tidak lagi dilakukan melalui sistem penunjukan yang ditetapkan surat keputusan Gubernur Sumut.

“Penetapan kepengurusan BP-TCUGGp kedepan lebih tepat jika dilakukan melalui mekanisme yang terstruktur agar terbangun soliditas yang sehat dan para SDM bekerja sesuai keahlian profesionalnya,” ucapnya.

Sebagai informasi, ada empat masalah yang menjadi alasan bagi UNESCO Global Geopark (UGGp) mengeluarkan peringatan atau kartu kuning kepada Geopark Kaldera Toba, di antaranya minimnya penguasaan dan pemahaman pengelola terhadap fungsi maupun kriteria UGGp, dan tidak adanya peta geologi Geopark Kaldera Toba.

Bacaan Lainnya

Kemudian, tidak optimalnya visibilitas dengan pengadaan, monumen, dan panel interpretasi agar mempermudah pengunjung untuk menjelajahi kawasan Geopark Kaldera Toba, dan kurang optimalnya tema geopark Kaldera Toba dengan aplikasi di lapangan.

Tidak hanya itu, kata dia, GM KMDT juga mendesak Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif serta Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman RI agar mengevaluasi kinerja Badan Pelaksana Otorita Danau Toba (BPODT).

“Harus ada evaluasi secara menyeluruh baik menyangkut manajemen perusahaan maupun pengelolaan keuangan, sumber daya manusia, sumber daya produksi, peralatan, serta usaha-usaha lainnya yang dilakukan oleh BPODT,” ujar Alex.

BPODT adalah badan layanan umum yang dirancang sebagai lembaga khusus untuk mempercepat pengembangan Danau Toba sebagai salah satu destinasi wisata super prioritas yang ditetapkan Pemerintah pusat. D|Red

Pos terkait