Jakarta-Mediadelegasi: Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) melalui Direktorat Jenderal Bina Administrasi Kewilayahan (Ditjen Bina Adwil) resmi memulai langkah strategis untuk tahun anggaran 2026. Dalam arahannya, Dirjen Bina Adwil Safrizal ZA menekankan bahwa setiap pelaksanaan program tahun ini harus berorientasi pada dampak nyata bagi masyarakat.
Safrizal menegaskan bahwa seluruh jajaran kementerian tidak boleh lagi terjebak dalam rutinitas yang sekadar bersifat administratif. Ia menuntut adanya perubahan pola kerja yang lebih substansial, di mana setiap kebijakan yang diambil harus mampu menjawab persoalan riil di tengah masyarakat secara efektif.
Menurut Safrizal, keberhasilan program kerja pada tahun 2026 akan diukur melalui basis data yang akurat dan bukti kuat di lapangan. Inovasi menjadi kunci utama agar aktivitas yang dijalankan tidak hanya menambah volume kegiatan rutin, tetapi memberikan solusi konkret yang langsung dirasakan manfaatnya.
Kemendagri Pacu Pembangunan Kembali Pascabencana Aceh
Pernyataan tersebut disampaikan dalam acara Kick Off Meeting Pelaksanaan Program dan Anggaran Tahun Anggaran 2026 yang berlangsung di Sentul, Bogor. Pertemuan strategis yang digelar pada 14–16 Januari 2026 ini menjadi titik awal koordinasi seluruh unit kerja di bawah naungan Ditjen Bina Adwil.
Salah satu agenda besar yang menjadi sorotan utama dalam pertemuan tersebut adalah penanganan pascabencana di wilayah Aceh. Safrizal menyoroti peran kemendagri dalam mempercepat proses rehabilitasi dan rekonstruksi di daerah-daerah terdampak bencana demi memulihkan ekonomi lokal.
Berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 1 Tahun 2026, Safrizal ZA telah ditunjuk secara resmi sebagai Koordinator Wilayah Aceh. Penugasan ini mencakup tanggung jawab besar dalam Satuan Tugas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana untuk wilayah Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat.
Baca Juga : https://mediadelegasi.id/bsi-dukung-umkm-lewat-pembiayaan-syariah-nasional/
Penunjukan tersebut secara otomatis mendorong adanya penyesuaian pada rencana kerja dan anggaran Ditjen Bina Adwil sepanjang tahun 2026. Fokus koordinasi kini diarahkan pada penyusunan Rencana Induk Penanggulangan Bencana Provinsi Aceh yang sangat mendesak untuk segera diselesaikan.
Pemerintah menargetkan dokumen Rencana Induk tersebut dapat rampung pada Maret 2026 mendatang. Dokumen ini akan menjadi kompas atau panduan utama dalam melaksanakan langkah-langkah pemulihan pascabencana yang terintegrasi dan berkelanjutan di wilayah Serambi Mekkah.
Dalam kesempatan yang sama, Sekretaris Ditjen Bina Adwil, Sri Purwaningsih, memaparkan rincian anggaran yang akan dikelola. Pagu anggaran Ditjen Bina Adwil untuk tahun 2026 ditetapkan sebesar Rp362,03 miliar, yang mencakup berbagai pos belanja strategis kementerian.
Namun, Sri menjelaskan bahwa terdapat pagu efektif sebesar Rp307,53 miliar setelah dikurangi pencadangan untuk program prioritas yang menjadi direktif langsung dari Presiden. Anggaran tersebut akan dioptimalkan untuk mendukung fungsi koordinasi kewilayahan dan penanggulangan bencana.
Meskipun terdapat penyesuaian anggaran, Kemendagri Melalui Ditjen Bina Adwil menyatakan optimisme tinggi dalam mempertahankan kinerja terbaiknya. Hal ini berkaca pada pencapaian luar biasa di tahun 2025, di mana realisasi anggaran mampu mencapai angka 99,45 persen dari total pagu efektif yang tersedia.
Melalui momentum Kick Off Meeting ini, diharapkan percepatan pelaksanaan program dan pengadaan barang/jasa dapat dimulai sejak awal tahun. Langkah cepat ini diambil guna memastikan bahwa seluruh anggaran yang dialokasikan dapat terserap secara maksimal dan tepat sasaran bagi kepentingan publik.D|Red
Baca artikel menarik lainnya dari
mediadelegasi.id di GOOGLE NEWS.
