Medan-Mediadelegasi: Komite Masyarakat Danau Toba (KMDT) berkomitmen mendukung pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara di Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur secara berkelanjutan agar kelak menjadi menjadi pusat pemerintahan serta bisnis yang modern dan efisien.
Dukungan terhadap pembangunan IKN Nusantara disuarakan Ketua Umum DPP KMDT Edison Manurung ketika bersama rombongan pengurus dan anggota KMDT dari berbagai daerah di Tanah Air melakukan kunjungan ke lokasi IKN Nusantara, Sabtu (22/9).
“Kunjungan ke IKN Nusantara ini sebagai wujud dukungan KMDT terhadap pelaksanaan pembangunan Ibu Kota Negara Nusantara,” sebut Edison saat diwawancarai melalui sambungan telepon dari Medan.
Apalagi, kata dia, keputusan pemindahan IKN Nusantara sudah melalui proses panjang, hingga akhirnya muncul undang-undang dan pembentukan Badan Otorita IKN sebagai pelaksananya.
Dukungan terhadap pembangunan IKN Nusantara, menurut dia, akan menjadi salah satu isi rekomendasi yang akan ditetapkan dalam Rapat Kerja Nasional (Rakernas) IV KMDT di Hotel Sultan, Jakarta pada 30 September 2023.
“Seluruh rekomendasi yang dihasilkan dari Rakernas IV KMDT tahun 2023 akan kita serahkan kepada Presiden Joko Widodo guna selanjutnya dapat dipertimbangkan sebagai acuan oleh masing-masing instansi pemerintah terkait,” paparnya.
KMDT sebagai organisasi masyarakat yang independen, lanjut Edison, sangat sependapat dengan kebijakan pemerintah di bawah kepemimpinan Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk menjadikan pembangunan IKN Nusantara sebagai salah satu cara memperkuat persatuan, kesatuan, pemerataan pembangunan daerah dan perekonomian di Indonesia.
Di sela melaksanakan kunjungan persisnya ke Titik Nol IKN Nusantara, Edison didampingi rombongan pengurus dan anggota KMDT, menyampaikan beberapa pernyataan sikap, antara lain mendukung pembentukan provinsi baru dan universitas negeri Tapanuli Raya di kawasan Danau Toba, serta medukung pembangunan IKN Nusantara.
“Pembentukan provinsi baru dan universitas negeri Tapanuli Raya di kawasan Danau Toba semata-mata bertujuan mewujudkan percepatan pembangunan di kawasan Danau Toba yang telah ditetapkan oleh Pemerintah sebagai salah satu Destinasi Wisata super Prioritas,” ujar mantan Ketua DPP KNPI era tahun 1990-an itu.
Sebagaimana diinformasikan, pembangunan IKN menjadi daya tarik tersendiri karena banyak instansi pemerintah maupun organisasi dan kelompok masyarakat yang selalu mengajukan izin ke otoritas Ibu Kota Nusantara untuk melakukan kunjungan ke Titik Nol Nusantara.
“Setiap hari kita cukup banyak menerima kunjungan dari seluruh daerah. Ini bukti masyarakat antusias melihat pembangunan IKN,” kata Analis Kebijakan Ahli Madya, Deputi Pengendalian Pembangunan, Karlinus Manek.
Lebih lanjut dijelaskan, luas wilayah IKN secara keseluruhan sesuai amanat undang-undang terdiri dari luas darat 256.142 Ha dan luas wilayah laut 68.189 Ha.
Sedangkan total luas untuk kawasan pusat pemerintahan mencapai 6.671 Ha.
“Semua bangunan pusat pemerintahan akan dibangun disini termasuk kantor kementerian, rumah dinas kementerian dan rumah ibadah,” ujar Karlinus. D|Red
