Salah satu tersangka yang ditetapkan adalah Kepala Dinas PUPR Sumut, Topan Ginting. Sementara empat tersangka lainnya adalah Rasuli Efendi Siregar (Kepala UPID Gunung Tua Dinas PUPR Sumut yang juga merangkap sebagai pejabat pembuat komitmen), Holiyanto (PPK Satkor PJN Wilayah I Provinsi Sumut), Akhirun Efendi Siregar (Direktur Utama PT DNG), dan M Rayhan Dulasmi (Direktur PT RN).
Penetapan tersangka ini menunjukkan keseriusan KPK dalam memberantas korupsi di sektor infrastruktur, khususnya proyek pembangunan jalan yang seringkali menjadi lahan basah bagi praktik korupsi. KPK berkomitmen untuk mengusut tuntas kasus ini hingga ke akar-akarnya.
KPK juga mengimbau kepada pihak-pihak yang terkait dengan kasus ini untuk bersikap kooperatif dan memberikan keterangan yang sebenar-benarnya. Hal ini penting untuk mempercepat proses penyidikan dan membawa para pelaku korupsi ke pengadilan.
Kasus dugaan korupsi pembangunan jalan di Sumut ini menjadi perhatian publik, karena menyangkut kepentingan masyarakat luas. Pembangunan infrastruktur yang berkualitas sangat penting untuk meningkatkan perekonomian dan kesejahteraan masyarakat. Oleh karena itu, praktik korupsi dalam proyek pembangunan jalan harus diberantas secara tegas. D|Red.
Baca artikel menarik lainnya dari
mediadelegasi.id di GOOGLE NEWS.
