Kualitas Jurnalistik di Indonesia Masih Bermasalah, Dewan Pers Catat 780 Aduan

- Penulis

Selasa, 5 Agustus 2025 - 14:44 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Kualitas Jurnalistik di Indonesia Masih Bermasalah, Dewan Pers Catat 780 Aduan. (Foto : Ist.)

Kualitas Jurnalistik di Indonesia Masih Bermasalah, Dewan Pers Catat 780 Aduan. (Foto : Ist.)

Jakarta-Mediadelegasi : Dewan Pers menerima ratusan aduan masyarakat terkait pemberitaan media sepanjang periode Januari-Juli 2025. Menurut Ketua Komisi Pengaduan dan Penegakan Etika Dewan Pers M Jazuli, angka tersebut tertinggi dalam kurun waktu empat tahun terakhir. Jazuli mengungkapkan bahwa total aduan yang masuk mencapai 780, dengan mayoritas aduan merupakan masalah pelanggaran etik dari beberapa media daring atau online, khususnya media di daerah.

Jazuli menambahkan bahwa kondisi tersebut mencerminkan bahwa kemunculan media di daerah tidak diimbangi dengan kualitas wartawan yang memadai. Banyak media di daerah yang abai dengan kaidah jurnalistik dalam memproduksi karyanya. Hal ini menunjukkan bahwa masih banyak pekerjaan yang harus dilakukan untuk meningkatkan kualitas jurnalistik di Indonesia.

Dewan Pers memiliki tanggung jawab meningkatkan literasi dan edukasi terhadap wartawan maupun media. Jazuli menekankan bahwa pihaknya akan terus bekerja keras untuk memberikan literasi dan edukasi baik terhadap jurnalisnya, wartawannya, maupun juga terhadap medianya. Dengan demikian, diharapkan kualitas jurnalistik di Indonesia dapat meningkat.

BACA JUGA:  Identitas Korban Terungkap: Mayat di Bekasi Adalah Kepala Cabang Bank yang Diculik di Ciracas

Jazuli juga mengimbau kepada masyarakat untuk terus memantau dan mengawasi pemberitaan media. Dengan demikian, masyarakat dapat berperan aktif dalam meningkatkan kualitas jurnalistik di Indonesia. Selain itu, Jazuli juga berharap bahwa media dapat lebih bertanggung jawab dalam menyajikan informasi kepada masyarakat.

Pemberitaan yang tidak akurat dan tidak profesional dapat berdampak negatif pada masyarakat. Oleh karena itu, penting bagi media untuk mematuhi kaidah jurnalistik dan menyajikan informasi yang akurat dan profesional.

Dewan Pers akan terus memantau dan menindaklanjuti aduan masyarakat terkait pemberitaan media. Dengan demikian, diharapkan kualitas jurnalistik di Indonesia dapat meningkat dan masyarakat dapat memperoleh informasi yang akurat dan profesional.

Dalam beberapa tahun terakhir, jumlah media daring di Indonesia telah meningkat pesat. Namun, peningkatan ini tidak diimbangi dengan kualitas wartawan yang memadai. Oleh karena itu, penting bagi Dewan Pers dan pihak terkait untuk terus meningkatkan literasi dan edukasi terhadap wartawan maupun media.

BACA JUGA:  Polri Kawal Deportasi Mitsuhiro Taniguchi Sampai Diterima Polisi Jepang

Dengan kerja sama antara Dewan Pers, masyarakat, dan media, diharapkan kualitas jurnalistik di Indonesia dapat meningkat dan masyarakat dapat memperoleh informasi yang akurat dan profesional. D|Red.

 

Baca artikel menarik lainnya dari
mediadelegasi.id di GOOGLE NEWS.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Follow WhatsApp Channel mediadelegasi.id untuk update berita terbaru setiap hari Follow

Berita Terkait

Atasi Ketidaksinkronan Regulasi, Pemerintah Putuskan Nasib Kapasitas Produksi PT Aqua Farm Nusantara
​Kejagung Pastikan BPK Bukan Satu-Satunya Lembaga yang Berwenang Hitung Kerugian Negara
Bukan Sekadar Korupsi, Prof. Didik Rachbini Sebut Era Nadiem Rusak Tata Kelola Pendidikan
​Nadiem Makarim Dituntut 18 Tahun Penjara, Langsung Peluk Istri dan Orangtua
kehilangan KTP elektronik dikenakan sanksi denda
Warga Dairi Tolak “Putar Ulang” Izin Tambang Seng
Dua Bus Transjakarta Adu Banteng di Cipulir
Puasa 1 Ramadan Jatuh Pada 19 Februari 2026

Berita Terkait

Selasa, 19 Mei 2026 - 20:14 WIB

Atasi Ketidaksinkronan Regulasi, Pemerintah Putuskan Nasib Kapasitas Produksi PT Aqua Farm Nusantara

Minggu, 17 Mei 2026 - 22:07 WIB

​Kejagung Pastikan BPK Bukan Satu-Satunya Lembaga yang Berwenang Hitung Kerugian Negara

Minggu, 17 Mei 2026 - 09:16 WIB

Bukan Sekadar Korupsi, Prof. Didik Rachbini Sebut Era Nadiem Rusak Tata Kelola Pendidikan

Kamis, 14 Mei 2026 - 08:50 WIB

​Nadiem Makarim Dituntut 18 Tahun Penjara, Langsung Peluk Istri dan Orangtua

Jumat, 24 April 2026 - 09:54 WIB

kehilangan KTP elektronik dikenakan sanksi denda

Berita Terbaru