KY Temukan Dugaan Pelanggaran Kode Etik Hakim Perkara Andrie Yunus dan Nadiem Makarim

Kamis, 30 Juli 2026 - 14:33 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Anggota Komisi Yudisial Bidang Pengawasan Hakim dan Investigasi Abhan Misbah saat memberikan keterangan pers di Gedung KY, Jakarta, Kamis (30/7/2026), mengonfirmasi adanya dugaan pelanggaran kode etik hakim dalam perkara Andrie Yunus dan Nadiem Makarim. Foto: Ist.

Anggota Komisi Yudisial Bidang Pengawasan Hakim dan Investigasi Abhan Misbah saat memberikan keterangan pers di Gedung KY, Jakarta, Kamis (30/7/2026), mengonfirmasi adanya dugaan pelanggaran kode etik hakim dalam perkara Andrie Yunus dan Nadiem Makarim. Foto: Ist.

Jakarta-Mediadelegasi: Komisi Yudisial (KY) mengonfirmasi adanya indikasi pelanggaran kode etik yang dilakukan hakim pengadilan tingkat pertama dalam perkara yang menjerat Andrie Yunus maupun Nadiem Anwar Makarim. Pengungkapan ini disampaikan langsung oleh Anggota KY Bidang Pengawasan Hakim dan Investigasi, Abhan Misbah, dalam konferensi pers di Gedung KY, Jakarta, Kamis (30/7/2026).

Abhan menjelaskan bahwa pihaknya tidak hanya memantau perkembangan kedua perkara tersebut, melainkan juga menerima laporan resmi yang disampaikan oleh masyarakat maupun pihak yang bersangkutan.

“Kami aktif memantau, selain itu juga ada laporan yang masuk terkait perkara Andrie Yunus maupun Nadiem Makarim,” ujar Abhan.

Saat ini kedua laporan tersebut sudah masuk dalam tahap pengkajian mendalam. KY mencatat adanya dugaan pelanggaran kode etik, namun pembuktiannya masih memerlukan proses klarifikasi menyeluruh.

BACA JUGA:  Teror Air Keras Dinilai Kriminalitas Politik Serius

Pihaknya akan memanggil seluruh pihak terkait, mulai dari pelapor, saksi, hingga hakim yang menjadi terlapor untuk mendapatkan keterangan yang akurat.

Terkait jadwal pemanggilan, Abhan menyatakan belum dapat dipastikan waktunya secara pasti karena bergantung pada kesediaan para pihak untuk hadir memberikan keterangan.

“Kadang baru bisa hadir pada pemanggilan kedua. Jadi prosesnya bergantung pada kelengkapan fakta dan keterangan yang kami peroleh,” tambahnya.

Meski demikian, KY berjanji akan menyelesaikan penanganan laporan ini secepat mungkin sesuai batas waktu yang ditetapkan peraturan, dan putusan akhir akan diputuskan dalam sidang pleno.

Khusus untuk laporan yang disampaikan Nadiem Makarim, tercatat ada 12 poin dugaan pelanggaran yang dilayangkan terhadap empat hakim Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat, yakni Purwanto S. Abdullah, Sunoto, Eryusman, dan Mardianto. Namun, poin mana saja yang nantinya terbukti melanggar masih menuju proses pembuktian.

BACA JUGA:  Hakim Perkara Andrie Yunus Dilaporkan ke KY dan MA, Diduga Langgar Kode Etik Hakim

“Sesuai laporan yang masuk, ada 12 poin dugaan pelanggaran. Namun yang mana saja yang terbukti tentu harus melalui proses klarifikasi terlebih dahulu,” tegasnya.

Sebelumnya, pada Selasa (6/7), mantan Mendikbudristek Nadiem Makarim resmi melaporkan keempat hakim tersebut ke KY. Sementara Andrie Yunus melaporkan hakim militer yang menangani perkaranya serta Ketua Kamar Pengawasan MA pada Selasa (19/5).

Masyarakat berharap proses pengawasan ini berjalan objektif dan transparan, sehingga kepercayaan terhadap peradilan dapat terus terjaga dengan baik. D|Red.

 

Baca artikel menarik lainnya dari
mediadelegasi.id di GOOGLE NEWS.

Penulis : Ivan

Editor : Alan

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Follow WhatsApp Channel mediadelegasi.id untuk update berita terbaru setiap hari Follow

Berita Terkait

Pengerahan Pasukan TNI Jumlah Besar ke Jakarta, Kapuspen: Tugas Negara dan Siaga Menjaga NKRI
Mutasi Polri November 2026: Kapolri Rotasi 264 Perwira Tinggi dan Menengah
Isu Penyadapan Istana dan Penangkapan Jenderal Polri: Mabes Polri Minta Publik Bersabar
Kabar Penangkapan Jenderal Polri, Kadiv Humas: Masih Dicek, Belum Diklarifikasi
Jimly Asshiddiqie: Pemakzulan Gibran Lewat DPR–MK–MPR, Mundur Sukarela Lebih Cepat
Ketua BEM Trisakti Zahra Nazira Suarakan Tiga Tuntutan, Pemerintah Diminta Jangan Abaikan Rakyat
KPK Tetapkan Dedi Congor Tersangka Baru Suap Bea Cukai, Kasus Cukai Djarum Disorot
Putusan MA soal Gibran Picu Desakan DPR Tinjau Syarat Wakil Presiden
Berita ini 21 kali dibaca

Berita Terkait

Rabu, 4 November 2026 - 11:12 WIB

Pengerahan Pasukan TNI Jumlah Besar ke Jakarta, Kapuspen: Tugas Negara dan Siaga Menjaga NKRI

Selasa, 3 November 2026 - 17:12 WIB

Mutasi Polri November 2026: Kapolri Rotasi 264 Perwira Tinggi dan Menengah

Selasa, 3 November 2026 - 16:26 WIB

Isu Penyadapan Istana dan Penangkapan Jenderal Polri: Mabes Polri Minta Publik Bersabar

Selasa, 3 November 2026 - 14:16 WIB

Kabar Penangkapan Jenderal Polri, Kadiv Humas: Masih Dicek, Belum Diklarifikasi

Sabtu, 31 Oktober 2026 - 16:08 WIB

Jimly Asshiddiqie: Pemakzulan Gibran Lewat DPR–MK–MPR, Mundur Sukarela Lebih Cepat

Berita Terbaru