Medan-Mediadelegasi: Menteri Hak Asasi Manusia (HAM) Natalius Pigai meminta aparat kepolisian untuk mengusut tuntas teror terhadap aktivis dan influencer yang terjadi beberapa waktu terakhir. Dia pun mengingatkan kepada influencer tak melakukan framing pemerintah sebagai pelaku teror.
“Terkait maraknya teror yang menimpa influencer, saya minta kepada aparat kepolisian untuk mengusut secara tuntas agar diketahui apa motif dan siapa pelakunya,” ucap Pigai dalam keterangannya, Sabtu (3/1/2026).
Pigai pun mengapresiasi para influencer yang memanfaatkan kebebasan berpendapat. Namun, dia mengingatkan, kritik yang disampaikan kerap kali bergeser menjadi serangan terhadap kehormatan individu maupun institusi.
“Bahkan, menurutnya, tidak tertutup kemungkinan ada pihak yang memanfaatkan narasi tersebut sebagai playing victim untuk menaikkan jumlah pelanggan (subscriber) dan pengikut (follower), serta memicu gangguan kehormatan interpersonal,” tuturnya.
Dalam konteks ini, Pigai menilai perlu adanya kehati-hatian agar ruang demokrasi tidak disalahgunakan untuk kepentingan pribadi atau pihak tertentu. “Saat ini kita menikmati surplus demokrasi, yakni hak berpendapat atas pikiran dan perasaan yang dijamin tanpa adanya protokol lalu lintas,” kata dia.
Di sisi lain, Pigai juga mengingatkan kepada influencer tak melakukan framing kepada pemerintah sebagai pelaku teror. Apalagi, kata dia, polisi belum menemukan pihak yang bertanggung jawab atas rentetan teror pada influencer.
“Para influencer agar dalam menyampaikan kritik tidak serta-merta mem-framing pemerintah sebagai pelaku, karena hingga kini belum ada pihak yang dapat dipastikan bertanggung jawab tanpa melalui penyelidikan aparat penegak hukum,” tuturnya.
Pigai juga mengajak masyarakat untuk tidak mudah terpengaruh oleh pola-pola sesat pikir dan tetap bersikap rasional serta objektif dalam menilai informasi di media sosial.
Sebagai Menteri HAM, Pigai menolak keras segala upaya framing yang menyudutkan pemerintah sebagai pelaku teror tanpa dasar hukum dan bukti yang sah. Dia menegaskan, jika memang terdapat teror, maka pelakunya bukanlah negara atau aktor pemerintah.
Pemerintah tetap menghormati sikap kritis dan demokratis dari siapa pun, termasuk influencer, namun kritik harus disampaikan secara bertanggung jawab, berbasis fakta, dan tidak dimanipulasi demi kepentingan popularitas semata. D|Red.
Baca artikel menarik lainnya dari mediadelegasi.id di GOOGLE NEWS.
