Setelah pemeriksaan awal selesai dilakukan, para pihak yang diamankan akan dibawa ke kantor pusat KPK di Jakarta untuk menjalani proses pemeriksaan lebih lanjut. Pemeriksaan lanjutan tersebut akan dilakukan di Gedung Merah Putih yang menjadi kantor utama lembaga antikorupsi tersebut.
Sesuai dengan prosedur hukum yang berlaku, KPK memiliki waktu maksimal selama 1×24 jam untuk menentukan status hukum para pihak yang terjaring dalam operasi tangkap tangan tersebut. Dalam waktu tersebut, penyidik akan mendalami bukti awal yang telah diperoleh serta melakukan klarifikasi terhadap para terperiksa.
Selain itu, penyidik juga akan menelusuri kemungkinan adanya aliran dana yang berkaitan dengan proyek pemerintah daerah yang diduga menjadi sumber praktik suap tersebut. Penelusuran ini penting untuk memastikan pihak-pihak lain yang mungkin terlibat dalam perkara tersebut.
Kasus ini kembali menambah daftar kepala daerah yang terjerat operasi tangkap tangan oleh KPK dalam perkara dugaan korupsi proyek pemerintah daerah. Penanganan kasus ini diharapkan dapat memberikan efek jera serta memperkuat komitmen pemberantasan korupsi di tingkat pemerintahan daerah di Indonesia. D|Red.
Baca artikel menarik lainnya dari
mediadelegasi.id di GOOGLE NEWS.
