Amunisi Ilegal Mengalir ke KKB, Oknum Polisi Jadi Tersangka

Brigjen Faizal Ramadhani, Kaops Damai Cartenz 2025, menegaskan komitmen mereka dalam memberantas peredaran senjata dan amunisi ilegal, tanpa pandang bulu. “Ini bentuk komitmen kami dalam menindak tegas siapa pun yang terlibat dalam suplai senjata dan amunisi kepada KKB, termasuk bila pelakunya oknum anggota Polri. Tidak ada ruang bagi pengkhianat institusi,” tegasnya pada Selasa, 20 Mei 2025.

Bripda LO menyerahkan diri ke Polda Papua pada Sabtu, 17 Mei 2025, setelah menyadari perbuatannya terungkap. Pengakuannya mengungkap fakta mengejutkan: penjualan amunisi ini telah dilakukan sejak tahun 2017, berlanjut pada tahun 2021, dan kembali dilakukan tahun ini. Hal ini menunjukkan adanya jaringan yang terorganisir dan perlu diusut tuntas.

Sementara itu, PW kini ditahan di Polres Jayawijaya untuk menjalani pemeriksaan lebih lanjut. Bripda LO sendiri ditahan di Rutan Polda Papua. Keduanya dijerat dengan Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 tentang kepemilikan senjata dan amunisi tanpa izin, dengan ancaman hukuman mati, penjara seumur hidup, atau penjara maksimal 20 tahun.

Kasus ini mengungkap celah keamanan yang serius dan menunjukkan betapa pentingnya pengawasan internal di tubuh kepolisian. Penjualan amunisi oleh oknum polisi kepada kelompok kriminal bersenjata merupakan tindakan pengkhianatan yang tidak bisa ditoleransi.

Kombes Yusuf Sutejo, Kasatgas Humas Ops Damai Cartenz, mengimbau masyarakat untuk aktif berperan dalam menjaga keamanan dengan melaporkan setiap aktivitas mencurigakan terkait senjata api dan amunisi. Kerjasama masyarakat sangat penting untuk membongkar jaringan peredaran senjata ilegal dan mencegah aksi kekerasan lebih lanjut.

“Pemberian, penjualan atau perantara amunisi kepada kelompok bersenjata bukan hanya melanggar hukum, tetapi juga mengancam keselamatan warga sipil di Papua,” tegas Kombes Yusuf. Ia menekankan pentingnya kewaspadaan dan peran aktif masyarakat dalam menjaga keamanan di wilayah tersebut.

Penangkapan Bripda LO dan PW menjadi bukti keseriusan pemerintah dalam memberantas KKB dan memutus rantai pasokan senjata mereka. Namun, kasus ini juga menjadi pengingat akan perlunya reformasi internal di institusi kepolisian untuk mencegah terulangnya kejadian serupa di masa mendatang. D|Red.