Medan-Mediadelegasi: Dalam beberapa bulan terakhir, riuh dugaan penyelewengan dana pendidikan kembali mengguncang dunia pendidikan di Sumatera Utara. Berbagai Dugaan Korupsi Mengguncang LLDIKTI Wilayah I turut menjadi sorotan tajam, terutama terkait Program Kartu Indonesia Pintar (KIP) Kuliah, yang selama ini digadang-gadang sebagai jembatan harapan bagi mahasiswa dari keluarga kurang mampu, justru terseret ke pusaran pertanyaan publik yang semakin keras.
Berbagai Dugaan Korupsi Mengguncang LLDIKTI Wilayah I: Transparansi Dipertanyakan
Sejumlah laporan media mengungkap adanya dugaan penyimpangan dalam pengelolaan dana bantuan pendidikan di salah satu perguruan tinggi swasta di Kota Medan. Kasus ini bahkan disebut telah dilaporkan ke aparat penegak hukum, memicu tekanan publik agar proses hukum tidak berhenti pada wacana.
Persoalan kemudian melebar. Sorotan publik tidak lagi hanya tertuju pada kampus yang disebut dalam laporan, tetapi juga mengarah pada Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah I Sumatera Utara—lembaga yang memiliki mandat pembinaan terhadap perguruan tinggi swasta di wilayah tersebut.
Beberapa pemberitaan menyebut adanya dugaan persoalan dalam kegiatan dan proyek internal dengan nilai yang disebut mencapai ratusan juta rupiah. Dari sinilah muncul pertanyaan yang semakin lantang di ruang publik: jika isu ini telah beredar berbulan-bulan, mengapa transparansi pemeriksaan terhadap pihak-pihak terkait belum terlihat secara terang? Dan kenapa hingga saat ini transparansi di dalam tubuh LLDIKTI Wilayah 1 masih sulit didapatkan seperti data penerima KIP?
Seorang aktivis mahasiswa, Roji, menyampaikan kekhawatirannya terhadap dampak kasus ini bagi kepercayaan publik terhadap sistem pendidikan. “Ini bukan sekadar soal angka anggaran,” ujarnya. “Ini soal masa depan mahasiswa yang bergantung pada bantuan negara. Kalau program seperti KIP Kuliah saja bisa dipertanyakan transparansinya, lalu mahasiswa harus percaya pada siapa?”
Ia juga menyoroti lambannya respons institusi yang seharusnya menjadi garda pengawasan.
“Yang paling mengkhawatirkan bukan hanya dugaan penyimpangan, tapi situasi yang seolah menggantung. Kami tidak menuntut sensasi. Kami hanya ingin kejelasan: apakah ada pelanggaran atau tidak. Tapi sampai hari ini, semuanya masih seperti kabut, semoga dengan hal yang seperti ini tidak menambah pikiran yang buruk dan masih menunggu integritas para penegak hukum” tambahnya.
Baca Juga : https://mediadelegasi.id/status-penahanan-yaqut-berubah-kembali-ditahan-kpk/
Isu ini menjadi semakin sensitif karena menyangkut program negara yang dirancang untuk memperluas akses pendidikan tinggi bagi masyarakat berpenghasilan rendah. Selama ini, KIP Kuliah diposisikan sebagai instrumen kebijakan strategis agar keterbatasan ekonomi tidak menjadi penghalang generasi muda untuk melanjutkan pendidikan. Ketika program ini diseret dalam dugaan penyimpangan, yang dipertaruhkan bukan hanya anggaran, tetapi juga legitimasi kebijakan pendidikan itu sendiri.
Di tengah sorotan berbagai dugaan korupsi yang mengguncang LLDIKTI Wilayah I, sejumlah nama di lingkungan lembaga mulai menjadi bahan pembicaraan publik. Salah satu yang kerap disebut adalah sosok berinisial AS, yang diketahui menjabat sebagai Kepala Bagian Umum di lingkungan LLDIKTI Wilayah I Sumatera Utara. Posisi tersebut berkaitan dengan pengelolaan operasional dan administratif lembaga, sehingga tidak terelakkan ikut masuk dalam radar perhatian publik yang berkembang.
