Jokowi: Saya Tak Beri Toleransi Penyelewengan Anggaran Negara

- Penulis

Kamis, 27 Mei 2021 - 12:51 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Presiden Joko Widodo. Sumber Foto:detikcom

Presiden Joko Widodo. Sumber Foto:detikcom

Jakarta-Mediadelegasi: Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) menegaskan dengan meminta tidak ada Rp1 pun dari dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang salah sasaran, disalahgunakan, apalagi dikorupsi.

Prediden juga menyatakan tak akan memberikan ampun kepada pejabat, yang menyalahgunakan anggaran negara.

“Saya sudah berkali-kali menyampaikan, saya tidak akan memberikan toleransi sedikit pun terhadap penyelewengan anggaran,” katanya saat membuka Rapat Koordinasi Nasional Pengawasan Intern Pemerintah 2021 di Istana Negara, Jakarta, Kamis (27/5/2021).

ADVERTISEMENT

SCROLL TO RESUME CONTENT

Agar penyalahgunaan bisa dicegah, ia meminta Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), dan Aparat Pengawas Internal Pemerintah (APIP) mengawasi dengan ketat pelaksanaan APBN.

BACA JUGA:  Aburizal Bakrie Ungkap Syarat Jokowi dan Gibran Jadi Ketum Golkar

“Pengawasan harus menjamin tidak ada serupiah pun yang salah sasaran, tidak ada yang disalahgunakan, apalagi dikorupsi,” ujar Jokowi.

Jokowi mengatakan penggunaan APBN harus tepat sasaran, karena keuangan negara kini tidak hanya digunakan untuk menjalankan roda pemerintah seperti kondisi normal. Misalnya, mencapai tujuan pemerintah, program pemerintah, dan tercapainya tujuan belanja anggaran yang akuntabel dan efisien.

Saat ini, APBN justru punya tugas tambahan menjadi penopang sekaligus memulihkan ekonomi Indonesia yang tengah tertekan krisis akibat pandemi covid-19.

“Apalagi di saat kita seperti sekarang ini, semuanya harus dihemat dalam rangka menghadapi pandemi. Kita semuanya sedang bekerja keras untuk mempercepat pemulihan kesehatan dan pemulihan ekonomi,” imbuhnya.

BACA JUGA:  Jokowi Tidak Berminat Gabung dengan PPP, Gus Rommy: Beliau Tidak Mau Masuk Partai

Kendati meminta diawasi dengan ketat, orang nomor wahid di Indonesia itu mengingatkan agar itu semua tidak menakut-nakuti kementerian/lembaga di pusat dan pemerintah daerah.

Pasalnya, ia khawatir pengawasan ini nantinya justru membuat pelaksanaan APBN menjadi lambat karena terlalu hati-hati, sehingga dampaknya jadi tidak bisa cepat dirasakan masyarakat.

“Tapi saya juga ingin ingatkan lagi kepada BPKP dan jajaran APIP, keberadaan APIP untuk membantu mencapai tujuan pembangunan, bukan menakut-nakuti dan bukan mencari-cari kesalahan,” pungkasnya.

D|cnn

Facebook Comments Box

Follow WhatsApp Channel mediadelegasi.id untuk update berita terbaru setiap hari Follow

Berita Terkait

Aktor Park Dong Bin Meninggal Dunia, Sosok di Balik Viral ‘Meme Jus’
Helikopter PK CFX Jatuh di Sekadau, Delapan Jiwa Melayang di Hutan Rimba
Menaker: Serikat Pekerja Bukan Lawan Perusahaan, tapi Penjaga Hak Pekerja
PSSI Sumut Gandeng AAFI, 26 Peserta Lulus Kursus Pelatih Futsal Nasional di Medan
Spektrum Letusan Semeru, Sembilan Erupsi Beruntun Sabtu Pagi
Bantuan Bencana Muzani Disalurkan untuk Warga Sumatera Utara
Kabar Beredar: Chandra Dalimunthe Disebut Jadi Plt Kadis PUPR Sumut, Gantikan Hendra Siregar
Bobby Nasution Tinjau Korban Banjir Tapteng, Pastikan Warga Tak Berjuang Sendiri

Berita Terkait

Kamis, 30 April 2026 - 14:12 WIB

Aktor Park Dong Bin Meninggal Dunia, Sosok di Balik Viral ‘Meme Jus’

Jumat, 17 April 2026 - 14:17 WIB

Helikopter PK CFX Jatuh di Sekadau, Delapan Jiwa Melayang di Hutan Rimba

Jumat, 17 April 2026 - 10:20 WIB

Menaker: Serikat Pekerja Bukan Lawan Perusahaan, tapi Penjaga Hak Pekerja

Senin, 13 April 2026 - 20:10 WIB

PSSI Sumut Gandeng AAFI, 26 Peserta Lulus Kursus Pelatih Futsal Nasional di Medan

Sabtu, 4 April 2026 - 13:46 WIB

Spektrum Letusan Semeru, Sembilan Erupsi Beruntun Sabtu Pagi

Berita Terbaru