Strategi Pemprov Sumut Percepat Pemulihan Infrastruktur Pascabencana

Senin, 12 Januari 2026 - 21:53 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

rakor percepatan rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana sumut di aula raja inal. (Foto:Ist)

rakor percepatan rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana sumut di aula raja inal. (Foto:Ist)

Medan-Mediadelegasi: Pemerintah Provinsi Sumatera Utara (Pemprov Sumut) menunjukkan komitmen dan strategi serius dalam menangani dampak bencana alam yang melanda wilayahnya. Langkah ini diwujudkan dengan menyiapkan anggaran besar mencapai Rp430 miliar yang dialokasikan khusus untuk pemulihan pascabencana banjir dan tanah longsor.

Anggaran tersebut tidak dikelola secara terpusat pada satu titik, melainkan disebar ke dalam lima bidang prioritas utama. ini adalah Strategi pemprov Sumatera Utara untuk memastikan bahwa proses pemulihan dapat berjalan secara merata dan menyentuh berbagai aspek kehidupan masyarakat yang terdampak.

Sektor infrastruktur menjadi prioritas utama dengan alokasi dana terbesar, yakni sekitar Rp275 miliar. Dana ini difokuskan untuk memperbaiki fasilitas vital yang rusak, mulai dari jalan raya, jembatan, hingga perbaikan tanggul dan normalisasi aliran sungai guna mencegah bencana serupa di masa depan.

Strategi Pemprov Sumut Pacu Restorasi Bangunan Usai Bencana

Selain fisik bangunan publik, bidang infrastruktur juga mencakup rehabilitasi rumah-rumah warga yang rusak. Pemprov Sumut menyadari bahwa hunian yang layak adalah kebutuhan paling mendesak bagi para korban bencana agar mereka dapat segera kembali ke kehidupan normal.

Bidang pendidikan juga mendapatkan perhatian khusus dengan alokasi sebesar Rp36,8 miliar. Gubernur Sumatera Utara, Muhammad Bobby Afif Nasution, menjelaskan bahwa dana tersebut akan dibagi dua untuk perbaikan gedung sekolah yang rusak serta pemberian SPP gratis bagi siswa di daerah bencana.

BACA JUGA:  Merangin Bantu Sumut, Peralatan Sekolah dan Masak Diserahkan

Di sektor kesehatan, pemerintah mengucurkan dana sebesar Rp6,9 miliar untuk memastikan layanan medis tetap berjalan optimal bagi warga terdampak. Selain itu, terdapat pula dukungan dana untuk bidang komunikasi dan informatika senilai Rp1,68 miliar guna memulihkan jaringan informasi.

Melengkapi bantuan teknis tersebut, Pemprov Sumut juga menyiapkan bantuan keuangan langsung kepada pemerintah daerah di tingkat kabupaten dan kota sebesar Rp110 miliar. Hal ini bertujuan agar pemerintah daerah setempat memiliki fleksibilitas dalam menangani kebutuhan spesifik di wilayah masing-masing.

Baca juga : https://mediadelegasi.id/sekolah-tzu-chi-pik-terbakar-akibat-tersambar-petir/

Terkait penyediaan tempat tinggal, Bobby Nasution merencanakan pembangunan 200 unit hunian tetap (huntap) dengan total anggaran Rp1,2 miliar. Nilai per unit hunian tersebut disetarakan dengan standar pemerintah pusat, yaitu Rp60 juta per unit rumah.

Bobby menegaskan pentingnya sinkronisasi data dengan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB). Jika nantinya seluruh huntap sudah tertutupi oleh anggaran BNPB, maka dana dari Pemprov akan dialihkan untuk menambah nilai atau kualitas bangunan rumah yang dibangun oleh pusat tersebut.

BACA JUGA:  Kebebasan Pers Berintegritas Ditekankan Bobby Saat Bukber

Ketua BNPB, Letjen TNI Suharyanto, memberikan jaminan bahwa meskipun status tanggap darurat telah dicabut, bantuan akan terus mengalir. Fokus utama saat ini adalah memastikan tidak ada lagi warga yang tinggal di pengungsian saat memasuki bulan puasa mendatang, dengan memberikan subsidi sewa rumah atau biaya tinggal di kerabat.

Pemerintah pusat melalui BNPB juga memberikan santunan tunai berupa Rp600 ribu per jiwa per bulan bagi pengungsi, serta bantuan isi rumah dan modal usaha. Sementara itu, Ketua Satgas Pemulihan Bencana, Tito Karnavian, menekankan bahwa indikator keberhasilan pemulihan adalah kembalinya layanan publik dan akses ekonomi seperti sediakala.

Meskipun kondisi Sumut secara umum dilaporkan membaik, beberapa wilayah seperti Tapsel, Tapteng, Taput, dan Sibolga masih memerlukan percepatan penanganan. Rapat koordinasi ini dihadiri oleh jajaran menteri, Forkopimda, serta kepala daerah terkait guna menyatukan visi percepatan pembangunan kembali Sumatera Utara.D|Red

Baca artikel menarik lainnya dari
mediadelegasi.id di GOOGE NEWS.

 

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Follow WhatsApp Channel mediadelegasi.id untuk update berita terbaru setiap hari Follow

Berita Terkait

USU Tetapkan 5 Pilar Strategis 2026–2031, Perkuat Tri Dharma Hingga Internasionalisasi Kampus
Kejati Sumut Tegaskan Gedung Baru Tahap I Selesai 100 Persen, Usulan Tahap II Masih Menunggu Keputusan Kejagung
PRSU 2026 Resmi Ditutup, Putaran Uang Capai Rp50 Miliar Selama Satu Bulan
Bobby Nasution: Dukung Kenaikan Gaji Kepala Daerah, Tapi Harus Berbasis Kinerja
Bobby Nasution Minta OJK Sumut Dorong Ekonomi Syariah & Kebutuhan Daerah Sesuai Karakteristik
Ombudsman RI Desak BPN Sumut Percepat Penyelesaian Laporan Pertanahan Masyarakat
Brigjen Naek Pamen Simanjuntak Resmi Jabat Wakapolda Sumut, Gantikan Brigjen Sonny Irawan
Diskominfo Sumut Gelar Coaching Clinic SP4N Lapor, Kecepatan Respons Aduan Jadi Fokus Utama Perbaikan
Berita ini 10 kali dibaca

Berita Terkait

Rabu, 5 Agustus 2026 - 10:47 WIB

USU Tetapkan 5 Pilar Strategis 2026–2031, Perkuat Tri Dharma Hingga Internasionalisasi Kampus

Selasa, 4 Agustus 2026 - 14:41 WIB

Kejati Sumut Tegaskan Gedung Baru Tahap I Selesai 100 Persen, Usulan Tahap II Masih Menunggu Keputusan Kejagung

Senin, 3 Agustus 2026 - 11:57 WIB

PRSU 2026 Resmi Ditutup, Putaran Uang Capai Rp50 Miliar Selama Satu Bulan

Sabtu, 1 Agustus 2026 - 14:38 WIB

Bobby Nasution: Dukung Kenaikan Gaji Kepala Daerah, Tapi Harus Berbasis Kinerja

Sabtu, 1 Agustus 2026 - 11:36 WIB

Bobby Nasution Minta OJK Sumut Dorong Ekonomi Syariah & Kebutuhan Daerah Sesuai Karakteristik

Berita Terbaru