Strategi Pemprov Sumut Pacu Restorasi Bangunan Usai Bencana
Selain fisik bangunan publik, bidang infrastruktur juga mencakup rehabilitasi rumah-rumah warga yang rusak. Pemprov Sumut menyadari bahwa hunian yang layak adalah kebutuhan paling mendesak bagi para korban bencana agar mereka dapat segera kembali ke kehidupan normal.
Bidang pendidikan juga mendapatkan perhatian khusus dengan alokasi sebesar Rp36,8 miliar. Gubernur Sumatera Utara, Muhammad Bobby Afif Nasution, menjelaskan bahwa dana tersebut akan dibagi dua untuk perbaikan gedung sekolah yang rusak serta pemberian SPP gratis bagi siswa di daerah bencana.
Di sektor kesehatan, pemerintah mengucurkan dana sebesar Rp6,9 miliar untuk memastikan layanan medis tetap berjalan optimal bagi warga terdampak. Selain itu, terdapat pula dukungan dana untuk bidang komunikasi dan informatika senilai Rp1,68 miliar guna memulihkan jaringan informasi.
Melengkapi bantuan teknis tersebut, Pemprov Sumut juga menyiapkan bantuan keuangan langsung kepada pemerintah daerah di tingkat kabupaten dan kota sebesar Rp110 miliar. Hal ini bertujuan agar pemerintah daerah setempat memiliki fleksibilitas dalam menangani kebutuhan spesifik di wilayah masing-masing.
Baca juga : https://mediadelegasi.id/sekolah-tzu-chi-pik-terbakar-akibat-tersambar-petir/
Terkait penyediaan tempat tinggal, Bobby Nasution merencanakan pembangunan 200 unit hunian tetap (huntap) dengan total anggaran Rp1,2 miliar. Nilai per unit hunian tersebut disetarakan dengan standar pemerintah pusat, yaitu Rp60 juta per unit rumah.
Bobby menegaskan pentingnya sinkronisasi data dengan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB). Jika nantinya seluruh huntap sudah tertutupi oleh anggaran BNPB, maka dana dari Pemprov akan dialihkan untuk menambah nilai atau kualitas bangunan rumah yang dibangun oleh pusat tersebut.
Ketua BNPB, Letjen TNI Suharyanto, memberikan jaminan bahwa meskipun status tanggap darurat telah dicabut, bantuan akan terus mengalir. Fokus utama saat ini adalah memastikan tidak ada lagi warga yang tinggal di pengungsian saat memasuki bulan puasa mendatang, dengan memberikan subsidi sewa rumah atau biaya tinggal di kerabat.
Pemerintah pusat melalui BNPB juga memberikan santunan tunai berupa Rp600 ribu per jiwa per bulan bagi pengungsi, serta bantuan isi rumah dan modal usaha. Sementara itu, Ketua Satgas Pemulihan Bencana, Tito Karnavian, menekankan bahwa indikator keberhasilan pemulihan adalah kembalinya layanan publik dan akses ekonomi seperti sediakala.
Meskipun kondisi Sumut secara umum dilaporkan membaik, beberapa wilayah seperti Tapsel, Tapteng, Taput, dan Sibolga masih memerlukan percepatan penanganan. Rapat koordinasi ini dihadiri oleh jajaran menteri, Forkopimda, serta kepala daerah terkait guna menyatukan visi percepatan pembangunan kembali Sumatera Utara.D|Red
Baca artikel menarik lainnya dari
mediadelegasi.id di GOOGE NEWS.
