Kapuspenkum Kejagung Harli Siregar mengatakan Kejagung mencekal 3 eks stafsus Nadiem terkait kasus korupsi laptop Rp9,9 triliun. (Foto : Ist.)
Jakarta-Mediadelegasi : Kejaksaan Agung (Kejagung) telah mencegah tiga mantan staf khusus Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Mendikbudristek) Nadiem Makarim bepergian ke luar negeri. Langkah pencegahan ini diambil sebagai bagian dari penyidikan kasus dugaan korupsi pengadaan laptop berbasis Chromebook di Kemendikbudristek periode 2019-2023. Nilai proyek pengadaan laptop tersebut mencapai angka fantastis, yaitu Rp9,9 triliun.
Ketiga staf khusus yang dicekal adalah Fiona Handayani (FH), Jurist Tan (JT), dan Ibrahim Arief (IA). Mereka telah dipanggil beberapa kali oleh penyidik Kejagung untuk dimintai keterangan, namun gagal hadir dalam pemeriksaan. Ketidakhadiran mereka inilah yang menjadi alasan utama pencegahan keberangkatan mereka ke luar negeri.
Kapuspenkum Kejagung, Harli Siregar, membenarkan adanya pencegahan tersebut. Ia menjelaskan bahwa pencegahan telah dilakukan sejak tanggal 4 Juni 2025. Langkah ini bertujuan untuk memastikan ketiga staf khusus tersebut tetap berada di Indonesia dan dapat dimintai keterangan lebih lanjut oleh penyidik.
Penyidik Kejagung menduga adanya persekongkolan jahat dalam pengadaan laptop berbasis Chromebook tersebut. Dugaan ini muncul karena pada tahun pengadaan, Indonesia belum memiliki infrastruktur internet yang merata di seluruh wilayah. Penggunaan laptop berbasis Chromebook, yang sangat bergantung pada koneksi internet, dianggap tidak tepat pada saat itu.
Kejagung tengah menyelidiki kemungkinan adanya manipulasi dalam proses pengadaan. Diduga, kajian yang dilakukan untuk memfasilitasi pengadaan laptop ini telah dimanipulasi untuk menguntungkan pihak-pihak tertentu. Proses pengadaan yang tidak transparan dan kurangnya pertimbangan atas kondisi infrastruktur internet di Indonesia menjadi sorotan utama dalam kasus ini.
Kasus ini menyoroti pentingnya transparansi dan akuntabilitas dalam pengadaan barang dan jasa pemerintah. Anggaran yang begitu besar seharusnya dikelola dengan hati-hati dan sesuai dengan kebutuhan riil masyarakat. Kegagalan dalam hal ini dapat berdampak buruk bagi keuangan negara dan pelayanan publik.
Penyelidikan Kejagung terus berlanjut. Penyidik akan menelusuri seluruh aliran dana dan memeriksa saksi-saksi terkait untuk mengungkap seluruh fakta dalam kasus ini. Publik berharap agar proses hukum berjalan dengan adil dan transparan, serta para pelaku korupsi dapat dihukum sesuai dengan perbuatannya.
Kasus ini juga menjadi pelajaran berharga bagi pemerintah dalam pengadaan barang dan jasa. Perencanaan yang matang, kajian yang komprehensif, dan pengawasan yang ketat sangat diperlukan untuk mencegah terjadinya korupsi. Sistem pengadaan yang transparan dan akuntabel akan memberikan perlindungan bagi keuangan negara dan mencegah kerugian yang besar.
Kejagung berkomitmen untuk mengusut tuntas kasus ini hingga ke akarnya. Mereka akan bekerja sama dengan instansi terkait untuk mengumpulkan bukti-bukti yang kuat dan menjerat para pelaku korupsi. Proses hukum yang berjalan dengan tegas dan adil diharapkan dapat memberikan efek jera dan mencegah terjadinya kasus serupa di masa mendatang.
Terungkapnya kasus ini diharapkan dapat meningkatkan kewaspadaan masyarakat dan mendorong terciptanya tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih. Partisipasi aktif masyarakat dalam mengawasi penggunaan anggaran negara sangat penting untuk mencegah terjadinya korupsi dan memastikan penggunaan anggaran yang efektif dan efisien untuk kepentingan rakyat. D|Red.
Baca artikel menarik lainnya dari
mediadelegasi.id di
GOOGLE NEWS.
Follow WhatsApp Channel mediadelegasi.id untuk update berita terbaru setiap hari Follow
