Jakarta-Mediadelegasi: Sidang praperadilan terkait penetapan tersangka dalam kasus dugaan korupsi kuota haji tambahan 2024 kembali digelar di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada Jumat (6/3/2026). Dalam sidang tersebut, saksi ahli yang dihadirkan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyampaikan keterangan yang menjadi sorotan.
Ahli KPK Sebut Pimpinan Tidak Berwenang Tetapkan Tersangka
Saksi ahli yang dihadirkan KPK, Charles Simabura dari Universitas Andalas, menyatakan bahwa pimpinan KPK tidak memiliki kewenangan untuk menetapkan seseorang sebagai tersangka. Menurutnya, kewenangan tersebut berada pada penyidik atau penuntut umum sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
Pernyataan tersebut disampaikan saat sidang praperadilan yang diajukan oleh mantan Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas atau yang akrab disapa Gus Yaqut. Sidang tersebut dipimpin hakim tunggal Sulistyo Muhammad Dwi Putro.
Dalam persidangan, tim kuasa hukum Gus Yaqut mempertanyakan secara langsung kepada saksi ahli mengenai kewenangan pimpinan KPK dalam menetapkan tersangka.
Tim hukum bertanya apakah seseorang yang tidak berstatus sebagai penyidik memiliki kewenangan untuk menetapkan tersangka dalam suatu perkara pidana.
Menanggapi pertanyaan tersebut, Charles Simabura menjawab bahwa hal tersebut tidak dimungkinkan secara hukum. Ia menegaskan bahwa kewenangan menetapkan tersangka tidak dapat dilakukan oleh pihak yang bukan penyidik.
Jawaban tersebut kemudian dipertegas kembali oleh tim kuasa hukum Gus Yaqut untuk memastikan kejelasan pendapat ahli.
Baca Juga : https://mediadelegasi.id/aliran-dana-korupsi-fadia-diduga-mengalir-ke-keluarga/
Charles kembali menegaskan bahwa kewenangan tersebut memang tidak dimiliki oleh pimpinan KPK jika tidak berstatus sebagai penyidik atau penuntut umum.
Keterangan saksi ahli tersebut dianggap menguatkan dalil yang disampaikan pihak pemohon dalam sidang praperadilan. Pihak Gus Yaqut sebelumnya menyatakan bahwa penetapan tersangka terhadap klien mereka dinilai cacat secara hukum.
Koordinator tim advokat pembela Gus Yaqut, Mellisa Anggraini, menyatakan bahwa keterangan ahli yang dihadirkan KPK justru mendukung argumentasi yang diajukan pihaknya di persidangan.
Menurut Mellisa, ahli tersebut secara jelas menyampaikan bahwa kewenangan tertentu akan hilang apabila telah dicabut oleh undang-undang.
Ia menilai pernyataan tersebut sejalan dengan argumen yang diajukan tim pembela terkait kewenangan dalam proses penetapan tersangka.
Selain itu, Mellisa juga menyoroti persoalan audit kerugian negara yang disebut belum tersedia saat penetapan tersangka dilakukan.
Ia menyebut laporan hasil pemeriksaan dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) baru diterbitkan setelah penetapan tersangka terhadap Gus Yaqut dilakukan oleh KPK. D|Red.
Baca artikel menarik lainnya dari
mediadelegasi.id di GOOGLE NEWS.
[…] Depan Kantor Wali Kota Medan, Massa Desak Pencabutan Surat Edaran Penataan Limbah Daging Non Halal Ahli KPK Sebut Pimpinan Tak Berwenang Tetapkan Tersangka Aliran Dana Korupsi Fadia Diduga Mengalir ke Keluarga Presiden Iran Minta Maaf atas Serangan ke […]