“Kalau perlu pak bupati dan pak wali kota dicek rumah sakitnya. Kalau kelas duanya penuh, naik kelas satu. Jadi enggak ada alasan rumah sakit penuh,” ujarnya.
Ia meminta, setiap pihak terkait memaknai UHC Prioritas bukan sekadar memfasilitasi administrasi masyarakat yang berobat saja, tapi harus dimaknai melayani pasien sampai sembuh.
“Semua yang datang bisa sembuh, sehat dan dilayani. Jangan nunggu lama-lama di IGD, ketika kamar penuh disuruh pulang. Berarti UHC hanya mengcover rumah sakit, tanpa bisa dilayani dengan baik,” ucap Bobby.
Selain itu, paparnya, UHC Prioritas bertujuan agar masyarakat Sumut bisa berobat di mana saja.
Bobby mencontohkan, ketika ada seseorang di Kabupaten Langkat, Sumut, ingin berobat tetapi rumah sakit penuh, maka bisa berobat ke daerah tetangga dengan menggunakan KTP Sumut.
“Kalau ada anak kuliah di Yogya, Bandung, kalau sakit di daerah tempatnya kuliah, ia bisa berobat di rumah sakit yang bekerja sama dengan BPJS (Kesehatan),” katanya.
Penduduk terbesar
Sementara itu, Direktur Kepesertaan BPJS Kesehatan David Bangun mengatakan, Sumut menjadi salah satu provinsi menjadi UHC Prioritas dengan jumlah penduduk terbesar di Indonesia.
“Dilihat dari pencapaian yang dicapai oleh Sumut, pencapaiannya menggembirakan. Maka kami apresiasi pak gub serta jajaran, DPRD serta seluruh pemkab dan pemkot,” kata David.
Pihaknya mengapresiasi pemerintah daerah di Sumut karena mampu mengcover 3,4 juta masyarakat Sumut untuk mendapatkan jaminan kesehatan.
Menurutnya, hal ini merupakan capaian yang besar. “Artinya lebih 20 persen penduduk Sumut ditanggung gotong royong antara provinsi dan kabupaten/kota,” ujar David. D|red
