Jakarta-Mediadelegasi : Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tengah mengusut dugaan korupsi pengadaan pembangunan jalur kereta api di Wilayah Jawa Bagian Tengah pada lingkungan Direktorat Jenderal Perkeretaapian (DJKA) Kementerian Perhubungan (Kemenhub) Tahun Anggaran 2018-2022. KPK menduga adanya keterlibatan PT Kereta Api Properti Manajemen (KAPM), anak usaha PT Kereta Api Indonesia (Persero) atau KAI dalam kasus itu.
KPK memeriksa Manajer Perencanaan dan Evaluasi pada bagian konstruksi Jalan Rel dan Jembatan KAPM, Suhardjo. Pemeriksaan dilaksanakan di Gedung Merah Putih KPK. “Saksi hadir dan penyidik mendalami perbuatan-perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh korporasi PT KAPM, anak perusahaan PT KAI,” ujar Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo.
Sebelumnya, KPK telah menetapkan 10 orang sebagai tersangka kasus dugaan suap terkait pembangunan dan pemeliharaan jalur kereta api di lingkungan DJKA Kemenhub Tahun Anggaran 2018-2022. Adapun, dari 10 tersangka tersebut, enam di antaranya merupakan pihak penerima suap.
Keenam tersangka penerima suap yakni, Direktur Prasarana Perkeretaapian, Harno Trimadi; Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Balai Teknik Perkeretaapian (BTP) Jawa Bagian Tengah (Jabagteng), Bernard Hasibuan; Kepala BTP Jabagteng, Putu Sumarjaya. Lalu, PPK Balai Pengelola Kereta Api (BPKA) Sulawesi Selatan, Achmad Affandi; PPK Perawatan Prasarana Perkeretaapian, Fadliansyah; serta PPK BTP Jawa Bagian Barat (Jabagbar), Syntho Pirjani Hutabarat.
Sementara itu, empat tersangka lainnya merupakan pihak pemberi suap yakni, Direktur PT Istana Putra Agung, Dion Renato Sugiarto; Direktur PT Dwifarita Fajarkharisma, Muchamad Hikmat; mantan Direktur PT KA Manajemen Properti, Yoseph Ibrahim, serta Vice Presiden PT KA Manajemen Properti, Parjono.
Dalam perkara ini, enam pejabat DJKA Kemenhub diduga telah menerima suap senilai Rp14,5 miliar terkait empat proyek jalur kereta api di Indonesia. Empat proyek yang menjadi bancakan tersebut yakni, proyek pembangunan jalur kereta api Ganda Solo Balapan-Kadipiro-Kalioso.
Selanjutnya, proyek pembangunan jalur kereta api di Makassar, Sulawesi Selatan. Selanjutnya, empat proyek konstruksi jalur kereta api dan dua proyek supervisi di Lampegan Cianjur Jawa Barat, serta proyek perbaikan perlintasan Sebidang Jawa-Sumatera.
Keenam pejabat pada Ditjen Perkeretaapian Kemenhub itu diduga menerima suap dari para pihak swasta selaku pelaksana proyek sekira 5 sampai dengan 10 persen dari nilai proyek tersebut.
KPK terus mengusut kasus dugaan korupsi pengadaan jalur kereta api ini. KPK berharap dapat mengungkapkan seluruh jaringan korupsi dan memproses para pelaku sesuai dengan hukum yang berlaku.
Kasus korupsi ini dapat berdampak pada kualitas infrastruktur kereta api di Indonesia. Oleh karena itu, KPK perlu mengusut kasus ini secara tuntas dan memastikan bahwa para pelaku korupsi dapat diadili sesuai dengan hukum yang berlaku.
KPK tengah mengusut dugaan korupsi pengadaan pembangunan jalur kereta api di Wilayah Jawa Bagian Tengah. KPK telah menetapkan 10 orang sebagai tersangka dan terus mengusut kasus ini untuk mengungkapkan seluruh jaringan korupsi. D|Red.
Baca artikel menarik lainnya dari mediadelegasi.id di GOOGLE NEWS
