Nurhadi Bantah Terima Gratifikasi, Sidang Lanjutkan Pembuktian

Sabtu, 28 Maret 2026 - 16:55 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Mantan Sekretaris Mahkamah Agung (MA), Nurhadi (baju biru) bersama kuasa hukumnya. Foto: Ist.

Mantan Sekretaris Mahkamah Agung (MA), Nurhadi (baju biru) bersama kuasa hukumnya. Foto: Ist.

Jakarta-Mediadelegasi: Mantan Sekretaris Mahkamah Agung (MA), Nurhadi, dengan tegas bantah terima gratifikasi dalam pengurusan perkara. Ia juga menolak dakwaan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum (JPU) dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Nurhadi berpendapat bahwa dakwaan jaksa tidak terbukti selama proses persidangan berlangsung.

Nurhadi Bantah Terima Gratifikasi dan Tolak Tuduhan TPPU, Sidang Berlanjut

Nurhadi menyatakan keyakinannya bahwa jaksa gagal menyajikan bukti yang kuat untuk mendukung dakwaannya. “Sepanjang persidangan ini, jaksa tidak dapat membuktikan dakwaannya,” ujar Nurhadi, seperti dikutip pada Sabtu (28/3/2026). Ia justru mengklaim telah melakukan pembuktian terbalik terhadap aset yang dimilikinya dan asal-usulnya, menunjukkan itikad baik dan transparansi.

Ia menyampaikan harapan agar majelis hakim dapat memutus perkara ini secara adil, berdasarkan fakta-fakta yang terungkap selama persidangan. Nurhadi bahkan menyatakan kesiapannya untuk bersumpah dan menantang jaksa untuk melakukan mubahalah, sebuah ritual sumpah dua pihak yang berselisih dalam ajaran Islam, untuk membuktikan kebenaran.

“Sesuai keyakinan dan ajaran agama saya, yang tercantum dalam Alquran, surah Ali Imran ayat 61, apabila benar saya telah melakukan perbuatan sebagaimana yang dituduhkan atau didakwakan kepada saya dalam perkara ini, maka saya siap menanggung segala akibatnya,” tegas Nurhadi.

Ia melanjutkan, “Celaka kehidupan dunia dan akhirat saya dan disegerakan azab dan laknat Allah ditimpakan kepada saya, apabila saya berdusta atau berbohong dalam perkara yang didakwakan kepada saya.” Pernyataan ini menunjukkan keseriusan dan keyakinannya akan ketidakbersalahannya.

BACA JUGA:  Kejagung Geledah 4 Perusahaan Milik Don Ritto di Jaksel, Diduga Sarana Pencucian Uang Febrie Adriansyah

Sementara itu, tim kuasa hukum Nurhadi, yang dipimpin oleh Muhammad Rudjito, juga melontarkan kritik terhadap jalannya persidangan. Rudjito menilai tim jaksa gagal dalam membuktikan dakwaan yang disusun.

Baca Juga : https://mediadelegasi.id/eskalasi-houthi-yaman-serang-israel-picu-ketegangan/

Menurut Rudjito, dakwaan yang diajukan oleh jaksa cenderung bersifat asumtif dan bahkan terkesan “halusinatif”. Hal ini dikarenakan jaksa tidak mampu menyajikan bukti yang memadai untuk mendukung tuntutannya.

“Hakim tentu dapat melihat dengan jernih bahwa dakwaan jaksa sangat asumtif dan kadang terkesan halusinatif karena tak dapat membuktikan dakwaan, tuntutannya pun tidak berdasarkan hukum pembuktian,” kata Rudjito.

Ia menyoroti keterangan para saksi yang dihadirkan oleh jaksa, yang menurutnya tidak ada yang mengakui pernah memberikan gratifikasi kepada Nurhadi. Rudjito menekankan bahwa saksi yang memberikan keterangan jujur di persidangan, bahkan jika mengakui pemberian gratifikasi, seharusnya tidak memiliki konsekuensi hukum berdasarkan Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi.

“Semua saksi yang dihadirkan jaksa menyatakan tak pernah memberi gratifikasi kepada Nurhadi. Padahal, bila benar memberi dan mengaku memberi di persidangan, saksi tak punya konsekuensi hukum sama sekali. Terbebas berdasarkan UU Tipikor Pasar 12 B, tak ada beban,” jelas Rudjito.

BACA JUGA:  Sidang Kasus Andrie Yunus, Hakim Minta Ahli Kimia Jelaskan Kandungan Air Keras

Selain itu, Rudjito juga mengkritik ketidakhadiran sejumlah pihak yang disebut dalam dakwaan jaksa di persidangan. Pihak kuasa hukum telah meminta agar pihak-pihak tersebut dihadirkan, namun permintaan tersebut tidak dipenuhi.

“Kita minta dihadirkan, tidak pernah dipenuhi,” keluhnya.

Sebelumnya, Nurhadi dituntut hukuman penjara selama tujuh tahun dalam kasus dugaan gratifikasi dan TPPU. Tuntutan ini dibacakan oleh JPU dalam sidang di Pengadilan Tipikor Jakarta pada Jumat (13/3/2026).

Selain pidana penjara, Nurhadi juga dituntut membayar denda sebesar Rp500 juta, yang jika tidak dibayarkan akan diganti dengan 140 hari kurungan. Ia juga dituntut membayar uang pengganti sebesar Rp137,1 miliar, dengan subsider hukuman penjara selama tiga tahun jika tidak dipenuhi.

Dalam dakwaannya, jaksa menduga Nurhadi menerima gratifikasi senilai Rp137 miliar selama menjabat sebagai Sekretaris MA. Uang tersebut diduga berasal dari berbagai pihak yang memiliki perkara di pengadilan, mulai dari tingkat pertama hingga peninjauan kembali.

Lebih lanjut, Nurhadi juga didakwa melakukan TPPU dengan cara menempatkan dan membelanjakan uang yang diduga berasal dari tindak pidana korupsi. D|Red.

 

Baca artikel menarik lainnya dari
mediadelegasi.id di GOOGLE NEWS.

3 views

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Follow WhatsApp Channel mediadelegasi.id untuk update berita terbaru setiap hari Follow

Berita Terkait

Presiden Prabowo Kumpulkan Kembali Pimpinan Parpol Koalisi, Elite Partai Diminta Siaga di Jakarta
Gerindra Duga Ada Motif Politik di Balik Tuduhan Judol dan Doxing terhadap Sufmi Dasco
Bareskrim Polri Geledah Enam Rumah di Bogor dan Tangerang, Usut Peran Brigjen TK dan Kombes IM di Kasus Dugaan Makar
Ma’ruf Amin Mundur dari Ketua Dewan Pertimbangan MUI 2025–2030, Pimpinan Segera Siapkan Sosok Pengganti
Presiden Prabowo Bertemu Xi Jinping di Shenzhen, Sepakati Proyek 10 Smart Cities Hingga Kerja Sama AI
Polri Tunda Ekspose Bersama Kejagung Soal Dugaan Makar Penyadapan Presiden Prabowo Hingga Pekan Depan
Advokat Subhan Palal Laporkan Pengamat Pendidikan Ina Liem ke Polda Metro Jaya Terkait Sidang MK Syarat Pendidikan Gibran
Menhan Sjafrie Sjamsoeddin Bantah Bahas Isu Bursa Cawapres Saat Bertemu Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad

Berita Terkait

Sabtu, 21 November 2026 - 10:59 WIB

Presiden Prabowo Kumpulkan Kembali Pimpinan Parpol Koalisi, Elite Partai Diminta Siaga di Jakarta

Jumat, 20 November 2026 - 16:46 WIB

Gerindra Duga Ada Motif Politik di Balik Tuduhan Judol dan Doxing terhadap Sufmi Dasco

Jumat, 20 November 2026 - 16:32 WIB

Bareskrim Polri Geledah Enam Rumah di Bogor dan Tangerang, Usut Peran Brigjen TK dan Kombes IM di Kasus Dugaan Makar

Jumat, 20 November 2026 - 13:54 WIB

Presiden Prabowo Bertemu Xi Jinping di Shenzhen, Sepakati Proyek 10 Smart Cities Hingga Kerja Sama AI

Jumat, 20 November 2026 - 11:09 WIB

Polri Tunda Ekspose Bersama Kejagung Soal Dugaan Makar Penyadapan Presiden Prabowo Hingga Pekan Depan

Berita Terbaru

Berfoto bersama usai pembukaan pelatihan Tahfidz dan Tafsir digelar LPTQ Labusel di Aula Kantor Camat Sungaikanan, Jumat (20/11), di Langgapayung. Foto: maruli siregar

Kabupaten Labuhan Batu Selatan

LPTQ Labusel Gelar Pelatihan Tahfiz dan Tafsir di Langgapayung

Jumat, 20 Nov 2026 - 17:30 WIB